Praperadilan Pembunuh Anak Politisi PKS di Cilegon Ditolak Hakim

Permohonan praperadilan diajukan Heru Anggara untuk menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka, termasuk penangkapan dan penahanan oleh penyidik Polres Cilegon. Pemohon mendalilkan bahwa penetapan tersangka dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu dan tanpa bukti permulaan yang cukup.

Dalam pertimbangannya, Hakim Hendro menyatakan penyidik telah memiliki sedikitnya dua alat bukti yang sah sebelum menetapkan status tersangka. Alat bukti tersebut antara lain keterangan saksi, petunjuk, serta visum et repertum, tanpa harus menunggu hasil laboratorium forensik lanjutan.

"Pengadilan juga menegaskan bahwa praperadilan hanya menguji aspek formil tindakan penyidik, bukan menilai bersalah atau tidaknya tersangka dalam perkara pokok," katanya.

Dalam persidangan, pemohon mengajukan tujuh bukti surat yang telah dicocokkan dengan dokumen asli, mulai dari surat dimulainya penyidikan hingga berita acara pemeriksaan saksi. Sementara termohon dari pihak kepolisian menyerahkan 91 bukti surat, termasuk laporan polisi, surat perintah penyidikan, hingga pengiriman berkas perkara.

Hakim menilai rangkaian penyelidikan dan penyidikan telah berjalan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimulai dari laporan polisi, surat perintah penyelidikan, peningkatan ke tahap penyidikan, hingga penerbitan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

"Selain itu, tindakan penggeledahan dan penyitaan juga disebut telah mengantongi penetapan pengadilan, sehingga menunjukkan adanya kontrol yudisial dalam proses penyidikan," katanya.

Pemohon juga menghadirkan satu orang ahli di persidangan, sementara kedua pihak tidak mengajukan saksi fakta. Setelah memeriksa seluruh bukti dan keterangan ahli, hakim menyimpulkan tidak terdapat cacat formil mendasar dalam penetapan tersangka.

Dalil bahwa penetapan tersangka harus menunggu hasil laboratorium forensik dinilai keliru, karena standar minimal penetapan tersangka adalah terpenuhinya dua alat bukti sah, bukan jenis bukti tertentu.

"Pengadilan menyatakan seluruh tindakan penyidik masih berada dalam koridor kewenangan dan prosedur KUHAP, sehingga permohonan praperadilan dinyatakan tidak dapat dikabulkan," katanya.