Rapat Paripurna HUT Ke-393 Kabupaten Tangerang Diwarnai Aksi Mahasiswa

Dalam orasi tersebut, Endang juga menyoroti perihal pembangunan gapura di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang yang menghabiskan anggaran Rp2,4 Miliar. Ia pun membandingkan dengan pembangunan jalan di kawasan Pakuhaji yang hanya menghabiskan dana Rp2,5 Miliar.

"Bayangkan ketimpangannya jauh hanya untuk sekedar gerbang, mengapa tidak priorotaskan dulu PJU (penerangan jalan umum)-nya karena Kabupaten Tangerang masih gelap, jalanan masih hancur, kenapa harus seperti itu?" tanya Endang.

Ia menyebut, di usia ke-393 ini, Kabupaten Tangerang belum bebas dari ketimpangan di mana anggaran belum difokuskan pada pembangunan yang tidak prioritas sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat dari anggaran yang dikeluarkan.

"HUT ini harusnya jadi refleksi tanggungjawab sosial dan moral pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan berjalan inklusif, Pemkab Tangerang perlu memastikan tidak ada warga yang tertinggal daru arus kemajuan industri dan modernisasi," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC GMNI Kabupaten Tangerang, Teguh Maulana, menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang masih harus dituntaskan oleh Pemkab Tangerang sebagai pemegang kebijakan. Misalnya saja, soal pendidikan dan isu lingkungan khususnya di Kampung Cengkok, Desa Sentul, Balaraja, Kabupaten Tangerang, yang mengalami sesak napas karena diduga adanya pencemaran lingkungan dari sebuah pabrik.

"Pencemaran yang notabene muncul dari industri-industri yang tidak pro rakyat dan memarjinalkan rakyat di sekitarnya," jelasnya.

Teguh juga mengungkapkan, DPRD sebenarnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun, saat ini, Teguh mengungkapkan DPRD tak berpihak pada rakyat.

"DPRD sebetulnya punya hak interpelasi dan hak angket serta hak bersikap terhadap kebijakan daerah yang tidak berpihak kepada rakyat, contoh kebijakan soal pengentasan mafia tanah, PIK 2, dan sebagainya," tuturnya.

Bahkan, lanjut Teguh, saat kejadian tersebut menimpa warga Kabupaten Tangerang, DPRD tak berupaya memiliki ide untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Apalagi, Teguh menyebut, DPRD memiliki hak untuk melakukan penyelidikan melalui hak angket, namun tidak pernah dilakukan.

"Sampai detik ini persoalan PIK tidak pernah teratasi, mafia tanah tidak pernah ada tindak lanjutnya mengenai penanganannya seperti apa dan pemberantasannya bagaimana itu menjadi kegagalan yang nyata di depan mata kita," pungkasnya.