Ratusan Agen Penjual Elpiji di Tangsel Siap Jual Gas 3 Kg Sesuai HET
Tangerang Selatan, IDN Times - Sebanyak 700 agen siap menjual elpiji 3 kilogram (kg) langsung ke masyarakat prasejahtera. Sesuai aturan, mereka tidak boleh lagi menjual elipiji 3 kg ke warung dan pengecer lainnya.
Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PTKN) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Tangsel Ghazali Ahmad menjabarkan alasan pembatasan distribusi gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 3 kg. Salah satu alasannya, untuk menjaga harga eceran terendah (HET) per tabung gas itu.
Jika gas 3 kg ini masuk ke level warung dan pengecer lainnya, harga bisa melambung hingga Rp23 ribu. "Sementara HET kita Rp19 ribu. Jadi diharapkan masyarakat bisa membeli gas 3 kilogram Rp19 ribu melalui subpenyalur atau pangkalan," kata Ghazali Ahmad, Rabu (18/1/2023).
1. Pembatasan distribusi gas melon ini masih uji coba
Walau demikian, dia mengakui saat ini kebijakan pembatasan distribusi gas melon itu masih dalam tahap uji coba. PT Pertamina sendiri juga masih mengkoordinasikan jumlah pangkalan yang ada di wilayah, agar nantinya masyarakat tidak kesulitan mencari gas di sekitar tempat tinggalnya.
"Di pusat sendiri lagi ada kebijakan yang sedang dikoordinasikan untuk satu RW satu pangkalan," katanya.
2. Kebijakan ini untuk membantu masyarakat prasejahtera
Dia berharap, dengan pembatasan distribusi elpiji tersebut, masyarakat prasejahtera bisa mendapat gas dengan harga murah. Selain itu, distribusi gas pun terbatas di tengah masyarakat prasejahtera.
"Jika ini dijalankan akan mudah, apakah nanti ini pakai aplikasi atau pembeliannya nanti pakai KTP. Karena gas 3 kg ini untuk orang orang miskin selama ini tidak dibatasi," terang dia.
3. Kebijakan ini dikeluarkan Kementerian ESDM
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, nantinya elpiji 3 kg tidak akan tersedia lagi di pengecer. Jadi, masyarakat harus membeli lewat subpenyalur.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mengatakan, hal itu dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendata penduduk agar distribusi elpiji bersubsidi tepat sasaran.
"Agar data konsumen akurat, nantinya akan digunakan sistem informasi, tidak ada lagi pencatatan secara manual," kata Tutuka, Senin (9/1/2023).
