Reaktivasi KA Pandeglang Mandek, Pengamat: Gak Ada Political Will

27 Mar 2023, 14:51 WIB

IDN Times/Muhamad Iqbal

Pandeglang, IDN Times - Pemerintahan daerah dan provinsi di Banten dinilai tak punya political will dalam membangun penyelenggaraan transportasi publik baik berbasis rel maupun ban di wilayah selatan.

Hal tersebut seperti diungkapkan akademisi dari Universitas Pamulang yang juga merupakan masyarakat pengguna transportasi di Banten, Misbah Priagung Nursalim. Menurut Misbah, hal tersebutlah yang menjadi sebab wacana reaktivasi jalur Kereta Api (KA) menuju Pandeglang, hampir 7 tahun tanpa hasil.

"Jangankan mengaktifkan rel mati dan melakukan penertiban, sarana bus AKAP saja masih belum jelas. Itu sebabnya Banten selatan masih akan tertinggal hingga 10 tahun ke depan. Beda dengan Jabar (Jawa Barat) yang sudah memprioritaskan sarana transportasi massal," kata Misbah pada Senin (27/3/2023).

1. Karena kepentingan politik, proyek reaktivasi jalur Kereta Api (KA) ini gak jadi prioritas

Peninggalan jalur nonaktif Rangkasbitung-Labuan (Dok. Pribadi/Yusril Rizky Pratama)

Menurut pengamatan Misbah, lambatnya upaya pembebasan lahan rel dan stasiun yang dibangun pada era kolonialisme Hindia Belanda dan berhenti beroperasi pada medio 1980-an itu lantaran para kepala daerah mempertimbangkan elektablitasnya turun karena penggusuran warga yang menempati lahan tersebut.

"Dalam pilkada juga tidak ada paslon (pasangan calon) yang menyinggung karena akan menurunkan elektabilitas di lokasi terdampak. Jadi wajar tidak dianggarkan. Harusnya menjelang akhir kepemimpinan perlu ada gebrakan karena tidak berimbas pada pilkada," kata dia.

2. Pemerintahan di Banten dinilai gak serius mengurusi transportasi massal

Ilustrasi bus Transjakarta (IDN Times/Rochmanudin)

Pemerintahan di Banten dinilai enggak serius memikirkan transportasi massal. Akibatnya, kata Misbah, wilayah selatan akan terus tertinggal dan amburadul.

"Itu (Perusahaan Otobus) Asli Prima dan kawan-kawan emang menjangkau wilayah selatan? enggak. Sampai Serang penumpang dioper," kata Misbah.

Persoalan transportasi publik di Banten bagian selatan ini juga diwarnai tarif semena-mena hingga sopir yang ugal-ugalan. Meski demikian, warga tetap naik karena tidak ada pilihan.

3. Pemerintah pusat pun dinilai kurang perhatian kepada Banten bagian selatan

Wakil Presiden RI Maruf Amin Memimpin Salat Jumat di Masjid Baiturahman (Dok. Humas Setwapres)

Misbah pun menilai pemerintahan pusat dibawah Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Kh Ma'ruf Amin dinilai tidak serius menangani persoalan ketimpangan di selatan Provinsi Banten, meski Kh Ma'ruf Amin merupakan warga Banten sekali pun.

"Wapres kan Banten utara, akses ke pusat lebih mudah. kalau pun ke selatan kan pakai kendaraan pribadi ataupun dinas, jadi tidak bisa merasakan bagaimana warga ingin bisa ke kota," ungkapnya.

4. Pembebasan lahan belum terlaksana karena minim anggaran

Emplasemen Stasiun Saketi yang kini berubah menjadi pasar Saketi ini merupakan peninggalan jalur nonaktif Rangkasbitung-Labuan (Dok. Pribadi/Yusril Rizky Pratama)

Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Jakarta dan Banten menyebut, pembebasan lahan di sepanjang Railbed atau lintasan jalur Kereta Api (KA) nonaktif Rangkasbitung-Pandeglang-Labuan masih belum bisa terlaksana. Alasannya, anggaran belum tersedia.

Pejabat Pembuat Komitmen Metropolitan dan Banten, BTP Jakarta dan Banten, Reinhard Manik mengatakan, tahun ini pihaknya memiliki dana riil sebesar Rp5 miliar. Sebetulnya, tahun ini ada total anggaran Rp24 miliar, tapi sekitar Rp19 miliar dalam kondisi terblokir.

"Rencana nanti bulan Juli baru kita mengusulkan buka blokir anggaran sebesar Rp19 miliar tersebut," kata Reinhard kepada IDN Times, Senin (20/3/2023).

Anggaran ini, kata Reinhard, jauh dari kebutuhan yang diperlukan sebesar kisaran Rp99 miliar untuk pembebasan lahan saja. "Menurut hasil KJPP (Jasa Konsultan Penilai Publik) tahun 2020," ungkapnya.