Realisasi Sekolah Swasta Gratis di Banten Dapat Dukungan dan Penolakan

Sementara dari sisi penganggaran, Ketua Komisi V DPRD Banten, Barhum HS menyebut, program ini menelan dana Rp160 miliar lebih dari APBD 2025. Dana ini, lanjut dia, untuk mendukung proses pendaftaran siswa baru dan insentif bagi sekolah serta guru.

"Diberikan selama empat bulan, nanti mungkin di perubahan anggaran kita akan tambahkan tahun depan untuk menyesuaikan kebutuhan sekolah swasta gratis,” kata Barhum.

Program ini disambut antusias oleh Asosiasi Kepala Sekolah Swasta (AKSES) Kota Serang. Ketua AKSES Kota Serang, Buntani menyebut, program ini sebagai berkah setelah bertahun-tahun para kepala sekolah swasta memperjuangkan dukungan pemerintah.

"Setelah itu ada program ini sungguh nikmat, mudah-mudahan berkah, sungguh keberkahan bagi kami sekian tahun bersabar minta keberkahan dari Allah ternyata ada Gubernur yang bijak memberikan SPP. Kami akan pergunakan sebaik-baiknya atas amanah itu,” ucap Buntani.

Kepala sekolah lainnya juga mengungkapkan hal serupa. Mouho Gea, Ketua SPMB SMK Bhakti Anindya, Kota Tangerang, menyatakan program ini berdampak positif terhadap antusiasme pendaftaran siswa baru.

“Kita bersyukur ya dengan adanya program ini, jadi program ini bisa membantu masyarakat yang ingin sekolah, dan dengan adanya sekolah gratis ini antusias calon siswa baru yang mendaftar sangat tinggi di SMK Bhakti Anindya,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Hendri, Kepala SMA dan SMK Yaspih, Kabupaten Tangerang. Ia menyebut program ini langsung disambut tanpa ragu oleh pihaknya.

“Saya waktu ada wacana itu tidak ambil mikir lagi karena pasti akan merasa terbantu, soalnya disini banyak dari kelas menengah ke bawah,” katanya.

Di wilayah selatan Banten, Wakil Kepala Bagian Sarana SMK PGRI Rangkasbitung, Femi, mencatat adanya peningkatan kunjungan orang tua ke sekolah sejak informasi program ini beredar.

"Alhamdulillah kami merespon dari pihak sekolah karena melihat beberapa hari ini saja untuk pembukaan siswa baru itu untuk antusias orang tua datang ke sekolah udah ada dampak positifnya,” ujarnya.

Namun tak semua sekolah menerima program ini. Beberapa memilih menolak dengan alasan keberlangsungan operasional dan prinsip kemandirian lembaga. Efek Sunaryanto, Wakil Kepala Sekolah SMK Ki Hajar Dewantoro, Kota Tangerang, menegaskan bahwa pihaknya telah menyatakan penolakan sejak awal.

Efek mengatakan, dari awal SMK Ki Hajar Dewantoro memang pernah ditawari oleh pihak Provinsi Banten dari Dinas Pendidikan untuk menjalankan program sekolah gratis. Tapi, lanjut Efek, dari pihaknya, yaitu kepala sekolah tidak ingin ikut sekolah gratis karena memang dari awal pihaknya berdiri sendiri. Makanya, lanjut dia, ketika masuk dalam list daftar sekolah gratis, pihaknya pun mengaku bingung, karena dari awal ditawari pihaknya sudah menolak.

"Makanya ini klarifikasi dari pihak sekolah, kami SMK Ki Hajar Dewantoro tidak ikut serta dalam program sekolah,” jelas Efek.

Hal serupa disampaikan Kepala SMAS Daarul Archam, Nurhudin, yang mengelola sekolah berbasis pesantren. Ia menyatakan bahwa bantuan tersebut belum tentu mencukupi kebutuhan operasional pesantren yang kompleks.

"Tentu awalnya saya mengapresiasi program atau bantuan ini, tapi yang menjadi perhatian itu bagaimana eksekusinya di lapangan," kata Nurhudin.

Menurutnya, ada beberapa problem yang dihadapi beberapa sekolah, seperti yang dirasakan pihaknya sebagai sekolah yang juga pesantren.

"Kita di pesantren itu sudah menentukan SPP bulanan untuk operasional santri. Kadang-kadang kalau kita menggratiskan kemudian kita mengambil uang bantuan ini, belum tentu cukup untuk meng-cover kebutuhan para santri, operasional pesantren, dan lain-lain," kata dia.