Reklame Ilegal Menjamur di Tangsel, Satpol PP: Kami Dilemahkan Vendor

Baidawi menilai, keberadaan reklame ilegal bukan sekadar mengganggu estetika kota, tapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan dan menyebabkan hilangnya potensi pendapatan pajak daerah. “Pemerintah daerah sangat dirugikan. Pertama, rasa nyaman masyarakat hilang dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Kedua, potensi pajaknya hilang,” ujarnya.

Ia bahkan menyebut pihak vendor yang terus memasang reklame tanpa izin sebagai “penjahat kemanusiaan,” karena mementingkan keuntungan pribadi dan mengabaikan keselamatan publik.

“Sudah berulang kali kami tertibkan, tapi tetap dilakukan lagi, sistematis dan terukur. Saya anggap mereka penjahat, dan itu musuh bersama dalam menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Baidawi tak menampik, Satpol PP memiliki keterbatasan sumber daya dan anggaran, sehingga penertiban belum maksimal. Ia mengusulkan agar penertiban reklame ilegal dilakukan secara rutin dua minggu sekali di tingkat kecamatan, agar pengawasan lebih efektif.

“Kecamatan harus diberi kewenangan lebih. Mereka yang tahu wilayahnya, jadi pengawasan dan penertiban bisa lebih cepat,” katanya.

Baidawi menambahkan, Satpol PP tidak bisa bekerja sendiri. Dia menilai, perlu kerja sama lintas dinas, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), agar bisa menindak dari sisi perizinan dan perpajakan.

“Kita butuh sistem kerja yang terintegrasi. Setelah penertiban, harus ada data siapa yang pasang, berapa jumlahnya, dan berapa potensi pajak yang hilang,” jelasnya.

Berdasarkan perhitungan Satpol PP, potensi pajak daerah yang hilang akibat reklame ilegal mencapai Rp300 juta per minggu di satu ruas jalan. Jika dikalkulasi di seluruh wilayah Tangsel, nilainya bisa mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah per tahun.

Kepala Bidang Ekstensifikasi dan Penilaian Bapenda Tangsel, Burhanudin, membenarkan bahwa reklame melintang di jalan tidak termasuk dalam kategori yang bisa dikenai pajak karena tidak memenuhi aturan izin. “Secara aturan reklame yang melintang di jalan itu tidak diperbolehkan, jadi tidak bisa dipungut pajaknya. Tapi untuk memastikan legalitasnya, kami perlu koordinasi dengan dinas perizinan,” ujarnya.

Hingga kini, Satpol PP Tangsel belum memberlakukan sanksi pidana atau tipiring terhadap vendor reklame ilegal, meski identitas perusahaan tertera jelas di spanduk yang terpasang. “Harusnya bisa dilakukan penindakan. Kalau terbukti, bisa dipanggil dan dijatuhi sanksi agar ada efek jera,” tegas Baidawi.