Rencana Tata Kawasan TOD di Tangerang Masih Jauh Panggang dari Api

Direktur Prasarana BPTJ Jumardi menilai, apa yang ada saat ini dan diklaim sebagai TOD, sebetulnya belum memenuhi kriteria-kriteria TOD yang ideal. Yang terjadi saat ini adalah baru mengintegrasikan atau mendekatkan perumahan-perumahan, khususnya pengembang besar yang berorientasi pada perumahan elite, dengan simpul-simpul transportasi massal khususnya KRL.

"Jadi baru mendekatkan," kata Jumardi, kepada IDN Times, Kamis (2/5/2022).

Sementara rencana tata kawasan yang diteken Presiden Joko "Jokowi" Widodo melalui Perpres nomor 55/2018 itu, dia nilai "tidak mudah" untuk dilaksanakan. "Saya ingin komentar terkait timeline.  Itu adalah satu perencanaan yang menurut saya sedikit optimis, tapi tidak mudah kita TOD," kata dia.

Jumardi mengatakan, lahan di simpul transportasi, seperti stasiun dan terminal, sekarang dikuasai oleh perorangan atau swasta. Ketika pemerintah ingin mengembangkan konsep TOD, itu sulit dilaksanakan karena faktor minim ada lahan dan biaya yang mahal.

Hal lain yang terjadi adalah kealpaan pemerintah dalam mewujudkan konsep TOD, yang kini malah dijadikan barang dagangan oleh swasta. Di sisi lain, pemerintah daerah pun, dia nilai, belum memahami sepenuhnya konsep TOD ini. 

Jika melihat konsep TOD secara keseluruhan, seharusnya pemerintah memegang kendali pembangunannya. "Tapi sekarang dikendalikan oleh swasta ya. Bagaimana kira-kira, sulit kan," tulisnya.

Selain persoalan di atas, ego sektoral dari pemerintah daerah bahkan pusat, menurut Jumardi, menjadi faktor lain yang menyebabkan lambatnya rencana ini dikerjakan.

Jumardi mencontohkan TOD Terminal Poris Plawad.  BPTJ, kata dia, sudah lima tahun bergelut dengan proyek TOD itu dan hingga kini, pembangunan proyek TOD di Terminal Poris Plawad itu baru sebatas kajian.

"Tidak ada implementasinya. Kenapa? karena memang susah. Ya itu lima tahun cuma ngomong-ngomong saja. Begitu sudah mau disetujui KPBU, Pemkot Tangerang sendiri mau ambil lagi tanahnya. Jadi gak pernah selesai-selesai," kata dia.

Jumardi menjelaskan, sebenarnya ada dua pendekatan dalam penataan kawasan berbasis TOD. Pertama, bagaimana mengoptimalkan fungsi lahan. menggunakan lahan sempit-- tapi potensinya banyak--dalam satu kawasan yang berkaitan.

"Kebutuhan sehari-hari manusia yang tinggal di situ setidaknya bisa dipenuhi. Misal mau belanja bisa jalan kaki, ke sekolah bisa jalan karena TOD mewajibkan sarana untuk berjalan kaki atau sepeda. Tapi, kalaupun tujuannya tidak jauh, maka pergerakannya menggunakan transportasi umum," kata Jumardi. 

Yang kedua, kata Jumardi, pendekatan transportasi. Tujuannya adalah bagaimana aksesibilitas masyarakat di sekitar simpul transportasi itu semakin baik. Hal ini ditandai dengan warga bisa bergerak dengan mudah tidak ada hambatan. "Caranya dia harus terintegrasi dengan moda yang lain dan pusat kegiatan," kata dia.

Kedua pendekatan itu, imbuhnya, kemudian digabung sehingga lahirlah satu konsep penataan simpul transportasi yang bertujuan untuk mengurangi pergerakan manusia menggunakan kendaraan pribadi.

Konsep ini, lanjutnya, akan menciptakan tiga dampak, yakni kesehatan masyarakat, polusi udara akibat polusi kendaraan, dan pengurangan beban ekonomi masyarakat karena dekat dengan akses transportasi massal.