RSUD Banten Beli 8 Ambulans Klinik Rp36 Miliar, Ini Kata Anggota DPRD

Paket A memiliki pagu anggaran Rp18.952.000.000 dan Paket B Rp17.716.000.000. Masing-masing paket dialokasikan untuk empat unit kendaraan, dengan jadwal pelaksanaan kontrak, pemilihan penyedia, dan pemanfaatan pada Maret 2026.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti mengatakan, kendaraan tersebut bukan ambulans biasa sehingga anggaran yang digulirkan cukup besar.

"Pengadaan ini adalah mobile clinic berbasis telemedicine seperti yang menjadi inovasi Pemerintah Provinsi Banten dalam bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan Banten Sehat. Untuk mobile clinic ini yang di dalamnya itu bukan sekadar ambulans,” kata Ati, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya, kendaraan itu dirancang sebagai klinik berjalan untuk menjangkau daerah dengan akses terbatas. Di dalamnya akan dilengkapi ventilator, alat ultrasonografi (USG), rontgen portabel dengan pembacaan berbasis kecerdasan buatan (AI), elektrokardiogram (EKG), hingga mini laboratorium sederhana untuk pemeriksaan penyakit tidak menular.

Seluruh perangkat tersebut terintegrasi dengan sistem telemedicine yang terhubung langsung ke RSUD Banten. Dengan sistem ini, dokter umum di lapangan dapat berkonsultasi secara real time dengan dokter spesialis saat menangani kasus tertentu.

Ati membenarkan akan ada dua tipe kendaraan, yakni tipe besar dan tipe kecil. Tipe kecil dirancang untuk menjangkau wilayah pelosok dengan akses jalan sempit. Meski berbeda ukuran, keduanya disebut memiliki kelengkapan alat medis yang sama. Ia menegaskan harga per unit kendaraan tidak sampai Rp4 miliar.

Konsep mobile clinic ini disebut bukan sepenuhnya baru. Dinas Kesehatan sebelumnya telah memiliki satu unit yang kini ditingkatkan kapasitasnya dengan tambahan alat medis.

Ke depan, armada tersebut akan dioperasikan secara bergilir dengan berkoordinasi bersama dinas kesehatan kabupaten/kota. Lokasi pelayanan akan difokuskan pada wilayah yang sulit dijangkau puskesmas maupun puskesmas pembantu.

“Iya, gantian. Jadi nanti kita dengan dinas kesehatan kabupaten kota meminta lokasi mana yang sulit dijangkau, masyarakat sulit menjangkau pustu atau puskesmas, di situlah kita hadir, jadi terus datang keliling,” kata Ati.

Namun, pembelian 8 unit ambulans klinik yang menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah itu justru mendapat sorotan dari anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa. Ia menilai alokasi anggaran tersebut semestinya bisa dibagi secara lebih proporsional.

Menurutnya, di satu sisi masih terdapat kebutuhan mendesak seperti pembayaran tenaga kebersihan dan petugas keamanan yang belum optimal, serta ketersediaan obat-obatan yang dinilai masih kurang. Namun di sisi lain, justru dilakukan belanja 8 unit mobil ambulans dengan nilai anggaran yang cukup besar.

“Harusnya bisa dipilah dan diprioritaskan. Jangan sampai kebutuhan dasar seperti tenaga kebersihan, security, dan obat-obatan kurang, tapi anggaran besar justru terserap untuk pengadaan ambulans,” katanya.