RTRW Tangsel, Apa Itu Tata Ruang dan Pentingnya Partisipasi Publik

Pada Pasal 65, UU tersebut juga mengatur bahwa penyelenggaraan penataan ruang wajib melibatkan masyarakat. Partisipasi itu mencakup tiga hal: penyusunan dokumen tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Namun, sejumlah kajian menilai partisipasi publik dalam penyusunan RTRW di di wilayah Banten masih jauh dari ideal. Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Volume 49 Tahun 2023, peneliti Baharuddin Thahir menyebut, penyebab utama masalah lingkungan, termasuk bencana alam, adalah ketidakkonsistenan kebijakan tata ruang baik dalam tahap perencanaan, pemanfaatan, hingga minimnya pelibatan masyarakat.

Lebih jauh, penelitian berjudul Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Banten ini mengungkap bahwa keterlibatan publik sering kali hanya formalitas. PIhak yang dilibatkan umumnya hanya asosiasi bisnis dan beberapa LSM. Padahal, kelompok masyarakat luas mulai dari komunitas warga, kelompok perempuan, pemuda, hingga pemerhati lingkungan memiliki kepentingan berbeda terkait tata ruang.

Masalah lain adalah minimnya keterbukaan informasi. Banyak pemerintah daerah khususnya di Banten dalam penelitian ini disebut tidak menyediakan dokumen RTRW secara mudah diakses publik. Padahal, transparansi adalah syarat mutlak agar warga memahami arah pembangunan dan bisa terlibat secara bermakna.

Sebelumnya, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, ada sejumlah tantangan krusial yang harus dijawab dalam revisi Perda RTRW, antara lain terkait ruang terbuka hijau (RTH), penataan kawasan situ, hingga kepatuhan para pemangku kepentingan terhadap aturan tata ruang.

“Tantangannya adalah kepatuhan," kata Benyamin usai rapat paripurna HUT Tangsel ke-17, Rabu (26/11/2025).

Benyamin menekankan, bahwa keberadaan ruang terbuka hijau, baik publik maupun privat, harus dipertahankan agar kualitas lingkungan kota tidak terus menurun. Ia menekankan bahwa pengamanan ruang terbuka hijau bukan sekadar hitungan luas, tetapi juga keberlanjutannya.

“Yang pertama saya berharap ketersediaan ruang terbuka hijau di RTRW itu harus terus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Terutama ruang terbuka hijau publik, itu menjadi bagian kerja pemerintah kota,” kata dia.

Sementara itu, Pengamat kebijakan publik sekaligus akademisi Universitas Islam Syekh Yusuf (Unis), Adib Miftahul menegaskan bahwa RTRW yang sedang dibahas Pemkot dan DPRD harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan pada kepentingan oligarki.

Oligarki yang dimaksud Adib termasuk pengembang properti besar yang selama ini mendominasi arah pembangunan kota. “RTRW itu bukan dokumen untuk memanjakan pemodal besar. RTRW harus dibuat untuk melindungi warga, memastikan keberlanjutan kota, dan mencegah dominasi kepentingan oligarki properti yang selama ini sangat kuat di Tangsel,” ujarnya saat dihubungi IDN Times, Rabu (26/11/2025).

Menurut Adib, RTRW merupakan fondasi utama pembangunan jangka panjang kota, sehingga setiap keputusan tata ruang akan berdampak langsung pada persoalan mendesak warga seperti banjir, kemacetan, ketersediaan ruang terbuka publik, hingga akses hunian yang terjangkau.

Adib menilai, struktur ruang Tangsel selama satu dekade terakhir terlalu dipengaruhi ekspansi kawasan-kawasan komersial raksasa seperti perumahan premium, pusat bisnis, dan apartemen. Akibatnya, kebutuhan dasar publik seperti ruang hijau, drainase memadai, jalur evakuasi kebencanaan, transportasi publik, dan akses jalan lokal tak berkembang seimbang.

“Selama ini arah pengembangan kota tidak seimbang. Pembangunan properti masif, tapi infrastruktur publik tertinggal. Banjir berulang, kemacetan semakin parah, dan ruang hijau makin menipis. Itu jelas tanda tata ruang kita dikendalikan oleh kepentingan segelintir pemain besar,” katanya.

Adib menegaskan bahwa revisi RTRW harus memperbaiki kesalahan struktural tersebut dan memastikan tidak ada pasal yang membuka celah bagi “pasar bebas ruang” yang menguntungkan korporasi namun merugikan warga.