Sekolah Rakyat Prabowo Dinilai Berpotensi Melanggengkan Diskriminasi

Ia menekankan, layanan pendidikan seharusnya bersifat inklusif, bukan malah diskriminatif. “Dengan memisahkan siswa berdasarkan latar belakang sosial-ekonomi, diskriminasi dalam layanan pendidikan dapat terjadi. Anak-anak dari keluarga miskin mungkin tidak mendapatkan layanan pendidikan yang setara dengan anak-anak dari keluarga kaya,” ujarnya.

Ubaid juga mengkhawatirkan munculnya perbedaan kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak dari kelompok ekonomi berbeda, yang pada akhirnya akan mempengaruhi peluang masa depan mereka.

“Ini akan mengakibatkan perbedaan dalam kualitas pendidikan yang diterima dan peluang masa depan yang berbeda bagi masing-masing kelompok,” ujarnya.

Menurut Ubaid, sistem pendidikan yang saat ini berjalan saja masih memiliki banyak ketimpangan, baik pada model sekolah maupun madrasah, termasuk layanan untuk peserta didik dan guru-gurunya.

“Dengan sistem yang saat ini berjalan, ada model sekolah dan model madrasah, ini saja banyak layanan pendidikan yang dibeda-bedakan, baik untuk peserta didiknya maupun guru-gurunya. Apalagi ada model sekolah baru lagi, pasti menambah daftar masalah diskriminasi dalam pelayanan pendidikan,” katanya.

Tak hanya soal diskriminasi layanan, Ubaid juga menilai program sekolah rakyat berpotensi memunculkan labelisasi dan stigmatisasi negatif terhadap siswa yang belajar di sana.

“Penamaan ‘sekolah rakyat untuk anak miskin’ ini tentu dapat menciptakan labelisasi dan stigmatisasi negatif terhadap siswa yang belajar di sana. Mereka pasti dianggap sebagai siswa kelas dua atau tidak sebaik siswa di sekolah unggulan,” jelasnya.

Stigmatisasi ini, menurutnya akan memengaruhi kepercayaan diri dan prestasi akademis siswa, serta memperburuk pandangan teman sebaya maupun masyarakat terhadap mereka.

“Stigmatisasi ini akan memperkuat stereotip dan bias yang merugikan, dan semakin memarjinalkan kelompok anak miskin yang sudah rentan, serta memperpetuasi siklus diskriminasi,” kata Ubaid.