Setengah Hati Reaktivasi Jalur KA di Banten

Sejarah pendirian jalur KA ini terangkum di tiga buku, yakni Mosaik Perjuangan Kereta Api Perusahaan Kereta Api, Bandung 1995; Boekoe Peringatan dari Staatsspoor & Tramwegen Hindia Belanda 1875-1925; dan Topografische Inrichting Weltevreden, 1925. 

Jalur kereta api Rangkasbitung-Labuan dibangun pada 1906 oleh Staatsspoorwegen (SS), perusahaan kereta api milik kerajaan Belanda di tanah jajahan Hindia Belanda. Pada 1945, pengoperasian jalur ini diambil alih oleh Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI), perusahaan kereta api yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia pada masa awal berdirinya republik.

Kini, jalur kereta api yang menghubungkan Labuan, Pandeglang dengan Rangkasbitung, Lebak itu masuk dalam Wilayah Aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional I, Jakarta.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pandeglang--selain Stasiun Rangkasbitung-- ada 14 stasiun kereta api yang pernah ramai di jalur KA ini, pada zamannya. Stasiun-stasiun itu meliputi Stasiun Pandeglang kode PDG, Stasiun Cibiuk Kecamatan Banjar kode CBI, Stasiun Cimenyan kode CMY, Stasiun Kadukacang Kecamatan Cipeucang kode KDK, Stasiun Sekong Kecamatan Saketi kode SE, Stasiun Cipeucang Kecamatan Cipeucang kode CPG, Stasiun Cikaduwen Kecamatan Saketi kode CWN, dan Stasiun Saketi kode STI.

Lalu Stasiun Sodong Kecamatan Saketi kode SOG, Stasiun Kenanga Kecamatan Menes kode KNA, Stasiun Menes kode MNS, Stasiun Babakanlor Kecamatan Cikedal kode BBR, Stasiun Kalumpang kode KAL, terakhir Stasiun Labuan kode LBN.

Dalam dekade 1950 sampai 1960 akhir, lalu lintas ini cukup ramai. Dalam sehari, ada lima pergerakan kereta penumpang dan barang, pulang pergi. 

Hingga kemudian di awal tahun 1980-an-- saat rezim Suharto berkuasa--jalur ini mulai kehilangan gairah. Pemerintah kemudian menutup jalur ini pada 1984 karena kalah bersaing dengan moda transportasi massal lainnya.

Kini, jalur KA ini sudah tidak lagi beroperasi. Sebagian besar stasiun beralih fungsi menjadi rumah, gudang, dan sebagainya.

Nurcahyo Mukardi--akademisi yang dilibatkan dalam proyek reaktivasi jalur KA nonaktif Rangkasbitung-Labuan dan Saketi-Bayah-- mengungkap bahwa dua jalur bersejarah tersebut sudah siap secara Amdal sejak tahun 2018.

Khusus pada jalur KA Rangkasbitung-Labuan, railbed atau jalur rel dianggap masih sangat mumpuni untuk kembali diaktifkan. Apalagi bentuk railbed dan bekas-bekas jalur tersebut masih jelas.

"Lahan yang dimiliki dari zaman Belanda itu sudah dinyatakan cukup, untuk pembebasan lahan dalam arti tanah baru diakuisisi itu tidak ada, yang ada menertibkan kembali lahan sudah dari pemukiman berdiri di atasnya," kata Nurcahyo kepada IDN Times, Jumat (13/1/2023).

Staf pengajar Politeknik Negeri Bandung pada Departemen Teknik Kimia ini mengungkapkan, sebetulnya tak ada kesulitan jika nantinya proyek fisik dilakukan. Hanya saja, ada beberapa titik jalur yang kini menjadi jalan raya di wilayah Rangkasbitung.

"Karena railbed Rangkasbitung-Labuan sudah jelas, maka tidak perlu lagi merancang jalur. Rancangan jalurnya itu saja, tapi pas di tengah kita baru tahu ada sebagian jalur di Rangkasbitung yang menjalan besar sehingga harus direlokasi," kata dia.

Nurcahyo mengungkapkan, jalur ini kemungkinan belum langsung dielektrifikasi dan kalaupun direaktivasi kereta pada jalur ini standar dengan lokomotif diesel.

"Desain tekanan gandanya 15 ton kok. Memang ada konsep feeder untuk Rangkasbitung, tapi waktu itu ada ide begini, fungsi Labuan dan Tanjung Priok itu rupanya dua sentra ikan yang saling bergantian. Kereta ini bisa angkut barang," kata dia.

Dijelaskan Nurcahyo, setelah Amdal sudah diselesaikan maka tahap selanjutnya adalah pembebasan lahan, relokasi pemukiman, dan diikuti dengan konstruksi fisik.

Sementara, Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Jakarta dan Banten menyebut, pembebasan lahan di sepanjang railbed KA nonaktif Rangkasbitung-Pandeglang-Labuan masih belum bisa terlaksana. Alasannya, anggaran belum tersedia.

Pejabat Pembuat Komitmen Metropolitan dan Banten, BTP Jakarta dan Banten, Reinhard Manik mengatakan, tahun ini pihaknya memiliki dana riil sebesar Rp5 miliar. Sebetulnya,  tahun ini ada total anggaran Rp24 miliar, tapi sekitar Rp19 miliar dalam kondisi terblokir. 

"Rencana nanti bulan Juli baru kita mengusulkan buka blokir anggaran sebesar Rp19 miliar tersebut," kata Reinhard kepada IDN Times, Senin (20/3/2023).

Anggaran ini, kata Reinhard, jauh dari kebutuhan yang diperlukan sebesar kisaran Rp99 miliar untuk pembebasan lahan saja. "Menurut hasil KJPP (Konsultan Jasa Penilai Publik) tahun 2020," ungkapnya.

Lambannya proses reaktivasi jalur KA ini juga diakui anggota DPR RI Rizki Aulia Rahman.  "Jalur kereta api Kabupaten Pandeglang dan Rangkasbitung ini yang menjadi dapil saya. Betul banget sepakat, ini prosesnya sangat berlarut-larut," kata Rizki kepada IDN Times, Selasa (10/1/2022). 

Rizki pun mempertanyakan, kenapa pemerintah lebih tertarik membangun jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung ketimbang menghidupkan kembali jalur KA Rangkasbitung-Pandeglang hingga Labuan yang notabene masih banyak wilayah tertinggal di perlintasan jalur KA tersebut.

"Kereta cepat cepat dari Jakarta-Bandung yang dianggap sangat urgent, padahal jelas sekali masyarakat di desa-desa inilah yang bisa lebih diperhatikan secara lebih oleh pemerintah pusat," kata Rizki.

Rizki mengingatkan, jangan sampai pemerintah pusat "menelantarkan" kepentingan hajat hidup dan keterbukaan akses infrastruktur bagi masyarakat pedesaan, demi proyek strategis nasional. "Ini masalah keberpihakan, sekali lagi," kata dia.

Meski begitu, ia memastikan pemerintah dan DPR tahun ini tak menganggarkan untuk proses reaktivasi jalur KA ini. Hal ini sesuai dengan kesepakatan DPR dan pemerintah.

Dia meminta, pemerintah memasukkan proyek reaktivasi jalur KA Rangkasbitung-Pandeglang itu di tahun-tahun depan. 

"Kami memberikan catatan keras di rapat persetujuan anggaran untuk tahun 2023 kemarin.  Bisa dicek dokumennya bahwa kita minta keseriusan pemerintah atas kelanjutan visi kawasan ekonomi khusus khususnya yang ada di Tanjung Lesung ini," kata dia.

Sementara itu, akademisi Misbah Priagung Nursalim menilai, pemerintah pusat dan daerah serta DPR RI tidak punya political will dalam mempercepat pembangunan transportasi publik massal di Banten, terutama di bagian selatan.

"Jangankan mengaktifkan rel mati dan melakukan penertiban, sarana bus AKAP saja masih belum jelas. Itu sebabnya Banten selatan masih akan tertinggal hingga 10 tahun ke depan," kata akademisi dari Universitas Pamulang itu pada Senin (27/3/2023).

Lambatnya upaya pembebasan lahan rel dan stasiun di jalur Rangkasbitung-Pandeglang juga berkaitan dengan kemungkinan elektablitasnya turun. Mengapa? Karena penggusuran warga yang menempati lahan tersebut bisa berdampak negatif pada elektabilitas.

"Dalam pilkada juga tidak ada paslon (pasangan calon) yang menyinggung karena akan menurunkan elektabilitas di lokasi terdampak. Jadi wajar tidak dianggarkan. Harusnya menjelang akhir kepemimpinan perlu ada gebrakan karena tidak berimbas pada pilkada," kata dia.

Dia lantas membandingkan dengan Jawa Barat yang sudah memprioritaskan sarana transportasi massal. Sedangkan Banten, dia menilai, masih amburadul. "Itu (Perusahaan Otobus) Asli Prima dan kawan-kawan emang menjangkau wilayah selatan? Gak. Sampai Serang penumpang dioper," kata Misbah yang juga pengguna transportasi di Banten.

Persoalan transportasi publik di Banten bagian selatan ini juga diwarnai tarif semena-mena hingga sopir yang ugal-ugalan. Meski demikian, warga tetap naik karena tidak ada pilihan.

Misbah pun turut menyindir pemerintahan pusat di bawah Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Kh Ma'ruf Amin. Dia menilai, pemerintah pusat tidak serius menangani persoalan ketimpangan di selatan Provinsi Banten, meski Ma'ruf Amin merupakan warga Banten.

"Wapres kan Banten utara, akses ke pusat lebih mudah. kalau pun ke selatan kan pakai kendaraan pribadi ataupun dinas, jadi tidak bisa merasakan bagaimana warga ingin bisa ke kota," ungkapnya.