SIEJ Soroti Fenomena Aparat Jadi Beking Pabrik di Serang

23 Agu 2025, 05:46 WIB

Muhamad Iqbal

Menteri LH saat melakukan sidak di pabrik di Serang (IDN Times/Muhamad Iqbal)

Intinya sih...

Polisi diminta transparan mengenai kerja sama pengamanan pabrikFira menekankan keberadaan aparat di pabrik menimbulkan pertanyaan besar tentang keberpihakan polisi.
Liputan lingkungan rentan kekerasanFira menyoroti bahwa kekerasan terhadap jurnalis di lapangan semakin kerap terjadi dalam liputan isu lingkungan.
Pertanyaannya, kenapa mereka seberani itu?Perusahaan bisa tetap beroperasi meski sudah disegel, bahkan merasa percaya diri karena ada aparat yang berjaga.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Serang, IDN Times – The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) menyoroti pengakuan Kapolda Banten Brigjen Hengki yang menyebut dua pelaku pengeroyokan terhadap staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Jurnalis di pabrik pengolahan timbal PT Genesis Regeneration Smelting, merupakan anggota Brimob yang saat itu sedang bertugas sebagai pengamanan di pabrik tersebut.

Sekretaris Jenderal SIEJ, Fira Abdurachman, mempertanyakan dasar penugasan aparat kepolisian yang justru berada di pihak perusahaan, alih-alih menjaga kepentingan publik.

“Yang disebut pengamanan itu seperti apa, prosedurnya bagaimana? Dan siapa yang menentukan bahwa bisnis ini memang memerlukan pengamanan? (Pabrik ini sudah berulang kali disegel), tapi kenapa justru diberi pengamanan? Kalau ini pengamanan resmi, harus jelas dan dibuka ke publik, kenapa pabrik ini dianggap perlu diamankan, dan apa yang sebenarnya dilindungi?” kata Fira saat dihubungi IDN Times, Jumat (22/8/2025).

1. Polisi diminta transparan mengenai kerja sama pengamanan pabrik

Menteri LH saat melakukan sidak di pabrik di Serang (IDN Times/Muhamad Iqbal)

Fira menekankan bahwa keberadaan aparat di pabrik menimbulkan pertanyaan besar tentang keberpihakan polisi. “Kalau wartawan yang sedang meliput sidak dianggap ancaman, itu artinya ada yang salah. Polisi itu taatnya pada siapa? Pada pemilik pabrik, atau pada komandannya sesuai penugasan resmi? Kalau ini salah, artinya komandannya juga salah karena petugas di lapangan tentu melapor ke atasan,” ujarnya.

Menurutnya, kepolisian harus membuka secara transparan bentuk penugasan dan kontrak kerja sama yang menjadi dasar keberadaan aparat di perusahaan. Tanpa kejelasan, publik berhak curiga bahwa aparat justru menjadi beking bagi bisnis yang bermasalah.

2. Liputan lingkungan rentan kekerasan

Menteri LH saat melakukan sidak di pabrik di Serang (IDN Times/Muhamad Iqbal)

Lebih jauh, Fira menyoroti bahwa kekerasan terhadap jurnalis di lapangan semakin kerap terjadi dalam liputan isu lingkungan. Menurutnya, isu lingkungan yang kini kerap bersinggungan dengan investasi membuat jurnalis berada di posisi rawan.

“Liputan lingkungan sangat rentan dengan kekerasan. Karena isu ini sedang naik daun dan terkait kepentingan investasi, tapi juga karena pemahaman isu lingkungan di kalangan industri maupun masyarakat masih rendah. Akibatnya, jurnalis dianggap musuh ketika mencoba membuka persoalan,” jelasnya.

Kasus di Jawilan, kata Fira, memperlihatkan bahwa perusahaan bisa tetap beroperasi meski sudah disegel, bahkan merasa percaya diri karena ada aparat yang berjaga. “Pertanyaannya, kenapa mereka seberani itu? Mereka tidak takut sama pemerintah, tidak takut sama aparat penegak hukum. Itu yang harus dijawab oleh negara,” tegas Fira.