Sikapi Kasus Bullying, DPRD Tangsel Dorong Pembentukan KPA

Syawqi menyebut, beban kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terlalu besar sehingga dibutuhkan lembaga mandiri yang fokus menangani isu anak secara menyeluruh. “Sudah saatnya Tangsel memiliki komisi perlindungan anak yang benar-benar serius mengurusi persoalan ini,” ujarnya.

Menurutnya, DPRD siap menginisiasi regulasi yang berpihak pada perlindungan dan keselamatan anak di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Politikus Gerindra itu juga menilai Pemkot Tangsel perlu memperkuat intervensi kebijakan yang bersifat preventif dan promotif, bukan hanya merespons kasus setelah terjadi. “Kita tidak bisa hanya bereaksi setelah ada kejadian. Siklus seperti ini tidak baik dan harus diubah,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya kegiatan edukasi, penguatan karakter, hingga peningkatan pengawasan di sekolah—terutama setelah kasus bullying SMPN 19 yang berujung pada meninggalnya seorang siswa.

Dengan maraknya kembali kasus kekerasan, Syawqi menilai status Kota Layak Anak seharusnya menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem perlindungan secara nyata.

“Tangsel memang menyandang predikat Kota Layak Anak, tapi praktik di lapangan masih banyak kejadian yang mencederai predikat itu,” ujarnya.

Syawqi berharap pembentukan Komisi Perlindungan Anak dan kebijakan preventif yang lebih kuat dapat menjadi langkah awal memutus rantai kekerasan terhadap anak di Tangsel.