Serang, IDN Times - Pj Gubernur Banten Al Muktabar memilih menerapkan sistem sekolah digital, ketimbang memberikan biaya subsidi bagi siswa yang masuk ke sekolah swasta. Hal itu menjadi solusi Pj Gubernur Banten untuk menangani permasalahan overload di SMA/SMK negeri di Provinsi Banten.
"Dengan begitu, maka pendidikan itu benar-benar bisa gratis," kata Al Muktabar saat dikonfirmasi, Selasa (4/10/2022).
Mantan pejabat Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengatakan, siswa-siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri secara reguler saat penerimaan siswa baru akan didorong untuk mengikuti sekolah digital di beberapa sekolah negeri yang ditunjuk.
Hal ini untuk mengakomodir permintaan orang tua siswa yang tetap menginginkan anaknya sekolah di SMA negeri. "Kita sebenarnya sedang berupaya untuk sistem digitalisasi," katanya.
Sementara untuk pemberian subsidi bagi siswa yang sekolah swasta, lanjut Al, pihaknya sebenarnya telah menggelontorkan anggaran untuk pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SMA/SMK swasta.
"Sebenarnya daya dukung penyelenggaraan di sekolah swasta ada BOSDA," katanya.
Namun, sejauh ini anggaran BOSDA yang diberikan Pemprov Banten hanya bisa digunakan untuk mencukupkan kebutuhan gaji guru swasta. Dana itu tidak bisa dipakai untuk membebaskan biaya siswa di sekolah swasta karena alokasi anggaran terbatas.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan mendesak Pemprov Banten menambah alokasi anggaran subsidi sekolah swasta yang layak dan tersebar di seluruh Banten untuk mendapat stimulasi agar mereka bisa berkualitas.
"Sehingga siswa dapat masuk ke swasta terjangkau dan sekolah swasta kembang-kempis bisa bangkit berkualitas sehingga bisa menampung siswa. Semua sekolah perlakukan sama, semua siswa bersubsidi," katanya.