Jakarta, IDN Times - Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menolak semua tindakan penyitaan KPK terhadap asetnya.
Dalam sidang eksepsi atau pengajuan keberatan di sidang lanjutan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (14/11), Wawan mengaku telah menjadi pengusaha lokal di Provinsi Banten sejak 2005.
Dalam pembacaan eksepsi, kuasa hukum Wawan menyebut, aset Wawan yang disita KPK tak semuanya hasil korupsi.
"Tapi KPK selalu mengecilkan usaha yang dirintis terdakwa dengan menuduh mendapatkan kekayaan sebatas karena terdakwa adik Ratu Atut Chosiyah," ujar penasehat hukum Wawan dalam ruang sidang.
Menurut kuasa hukum Wawan, kliennya tak hanya mengerjakan proyek di Provinsi Banten, dia juga mengerjakan proyek-proyek milik BUMN maupun kementerian.
"Sebut saja seperti PGN, Krakatau Steel, Pertamina, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga vertikal lainnya," terang kuasa hukum Wawan.
Wawan, lanjut kuasa hukumnya, mengerjakan proyek-proyek besar karena memang punya sumber daya manusia serta peralatan yang memadai. PT. Bali Pasific Pragama milik Wawan telah punya riwayat banyak mengerjakan proyek strategis.
Bahkan jauh sebelum periode 2000 atau Provinsi Banten belum menjadi daerah otonom, atau masih menginduk dengan Provinsi Jawa Barat.
"Namun dalam keberhasilan terdakwa menjalankan bisnis tidak pernah dilihat oleh KPK secara objektif," ujar Tubagus Sukatma, kuasa hukum Wawan.
Sebelumnya diberitakan, Sidang Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan dengan Nomor Perkara 99/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst, digelar di ruang Kusuma Admadja 1, Kamis (31/10) lalu.
Perkara yang menjerat suami Airin ini terkait dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2012, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 2011-2013, dan TPPU.
Penyidikan TPPU terhadap Wawan ini merupakan pengembangan dari kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, yang menerima suap dari Wawan, suap itu terkait sidang perkara gugatan Pilkada Lebak, Banten di MK pada 2013.