Temuan BPK: Makanan Pasien di RSUD Cilograng Labuan Segera Expired

Kendati demikian, dia mengklarifikasi, makan dan minum yang segera masuk expired gara-gara peresmian dua rumah sakit itu molor di zaman Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, namun tidak ada niat jahat dalam kasus ini.

Kekeliruan pemesanan makanan dan minuman itu terjadi terjadi karena rencana peresmian rumah sakit molor, sementara pengadaan telah dilakukan lebih dulu.

“Pengadaannya sudah dilakukan, tapi ternyata rumah sakit belum beroperasi karena jadwal peresmian molor. Barang-barang sudah dibeli, dan tetap jadi temuan BPK karena itu, kerugiannya dikembalikan,” katanya.

Untuk diketahui, hingga saat ini rumah sakit milik Pemprov Banten itu belum juga diresmikan.

Menanggapi kekeliruan dalam proses pengadaan, Dimyati menyebut hal itu sebagai “misadministrasi” yang harus menjadi pelajaran ke depan. Ia juga memastikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan memperkuat sistem pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang.

“Saya sudah sampaikan dalam sidang paripurna DPRD, tidak boleh ada lagi catatan-catatan itu. Penganggaran yang sifatnya KKN tidak boleh terjadi lagi,” katanya.

Ia juga menyebut telah menginstruksikan Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi untuk membuat sistem agar semua kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD) diketahui dan disetujui oleh Gubernur maupun Wakil Gubernur.

“Tidak ada lagi jalan sendiri-sendiri. Kalau sudah disetujui oleh kami, tanggung jawabnya juga di kami,” katanya.