Tangerang, IDN Times - Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak, 27 November 2024, hanya sekitar 58 persen. Padahal, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, partisipasi pemilih mencapai 81 persen.
"Biasanya memang seperti itu namanya pileg pilpres pasti ada agak berbeda dengan pilkada. Ya kami sadari pasti ada penurunan," kata Komisioner KPU Kota Tangerang, Yudhistira Prasastra, Kamis (5/12/2024).
Yudhistira mengungkapkan, masyarakat yang memilih pada gelaran pilkada kali ini, hanya 802.325 pemilih. Padahal, total daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Tangerang mencapai 1.377.828 orang.
"Dengan rincian 758.778 jumlah suara sah dan suara tidak sah itu 43.547," ungkapnya.
Yudhistira mengungkapkan, rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada gelaran pilkada memang kerap kali terjadi. Padahal, pihaknya telah melakukan berbagai sosialiasi ke pemilih, mulai dari pemilih muda hingga lansia.
"Ini kan bicara pemilu pilkada itu bukan cuma bicara KPU Kalau di penyelenggara kan ada KPU, ada Bawaslu, ada di DKPP utuk lebih luasnya lagi ada stakeholder Nanti kami evaluasi bersama," jelasnya.
Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang telah menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara di wilayah tersebut, Rabu (4/12/2024). Hasilnya, pasangan nomor urut 03, Sachrudin - Maryono unggul di 52,80 persen suara atau sebanyak 394.137 suara.
Sementara, untuk pasangan nomor urut 01, Faldo Maldini - Fadhlin Akbar menempati posisi kedua yakni 33,14 persen atau sebanyak 250.849 suara dan di posisi ketiga yakni pasangan nomor urut 02, Amarullah - Bonnie Mufidjar dengan perolehan 14,77 persen suara atau sebanyak 113.792 suara.
"Ini kita tetapkan di tanggal 4 bulan Desember 2024 pukul 15.14 Dan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan," kata Yudhistira Prasastra.
Yudhistira menuturkan, hasil rekapitulasi dari TPS yang berada di 13 Kecamatan di Kota Tangerang tersebut telah ditetapkan usai hasil rekapitulasi diplenokan hari ini. Namun, terdapat prosedur gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) bagi pihak yang tidak menerima hasil rekapitulasi dengan rentang waktu 3 hari.
"Nanti ada namanya buku besar perkara itu masuk situ register atau pendaftaran sengketa di buku register nanti MK menginformasikan kepada kami, jika tidak masuk atau tidak ada sengketa maka kami boleh melakukan penetapan,"ungkapnya.