Tunjangan Nakes Belum Turun, Pemkot Tangerang Tunggu Persetujuan Kemendagri

Herman menjelaskan hingga saat ini pembayaran TPP sesuai kepwal baru belum dapat direalisasikan karena Pemerintah Kota Tangerang masih menunggu Rekomendasi Kemenkeu dan Persetujuan Pembayaran Ditjen Keuda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Secara administratif dan regulasi, pemberian TPP harus melalui proses validasi dan persetujuan Kemendagri, serta rekomendasi Kemenkeu, Saat ini kami masih menunggu Rekomendasi tersebut. Jadi bukan karena tidak ada komitmen atau tidak ada anggaran, tetapi karena kami harus mengikuti mekanisme yang berlaku,” jelasnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Tangerang tidak tinggal diam dan terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat agar proses Validasi Dan Persetujuan Pembayaran TPP 2026 ini, dapat segera rampung sehingga penyesuaian TPP para P3K, khususnya tenaga kesehatan, bisa segera direalisasikan.

“Kami sangat menghargai dedikasi para tenaga kesehatan, terlebih para bidan yang setiap hari bersentuhan langsung dengan pelayanan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat. Pemkot berkomitmen memperjuangkan hak-hak mereka dengan tetap taat aturan,” tambah Herman.

Herman meminta seluruh tenaga kesehatan untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah daerah terus mengupayakan percepatan proses sesuai koridor hukum. "Begitu persetujuan pembayaran dari Kemendagri selesai dan dinyatakan sesuai, pembayaran TPP sesuai kepwal kerbaru akan segera diproses," pintanya.

"Kami mohon pengertian dan kepercayaan dari seluruh P3K, karena ini semata-mata demi memastikan kebijakan berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” imbuh Herman.