Tuntut Kejelasan Nasib, Ribuan Honorer Akan Kepung Kantor Gubernur Banten

Taufik menilai, pemprov lamban dalam upaya penyelesaian pegawai honorer di Banten. Seharusnya sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018, Pemprov Banten sudah melakukan pemetaan penyelesaian pegawai non PNS.

Tapi nyatanya, sekitar belasan ribu pegawai di Pemprov Banten masih berstatus honorer meski banyak yang sudah mengabdi bertahun-tahun bahkan ada pegawai bekerja sejak awal Pemprov Banten berdiri.

"Jika sampai 23 November 2023 masih ada honorer secara otomatis akan sendirinya akan terputus masa kerjanya," katanya.

Dalam aksi tersebut, mereka akan menyampaikan tiga poin tuntutan yakni pertama, komitmen Pemprov Banten menyelesaikan tenaga non PNS menjadi CPNS dan PPPK diprioritaskan, Pemprov Banten tidak dibuka untuk rekrutmen formasi umum.

Kedua, upah layak pegawai non PNS di Pemprov Banten. Ketiga, program BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada pegawai non PNS Pemprov Banten.

"Program BPJS ketenagakerjaan itu seperti jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP)," katanya.

Dia mendesak Pemprov Banten segera memberi kepastian terhadap nasib para honorer. Hingga saat ini mereka merasa was-was atas kebijakan pemerintah itu karena terancam kehilangan pekerjaan.

“Sedangkan jumlah honorer yang ada di Banten sekarang ini kurang lebih 17 ribu honorer," katanya.