Viral! Akses Rumah Warga di Ciledug Dipagari Beton, Ini Faktanya

Asep, anak almarhum Munir lainnya mengatakan, pemagaran itu dilakukan sejak 2019 oleh warga bernama Ruli. Yang bersangkutan mengklaim, tanah yang dijadikan akses jalan itu sebagai miliknya-- yang didapat dari warisan.

Pada saat itu, keluarga Asep masih diberi akses jalan yang dapat tembus hingga jalan raya. Namun, saat banjir pada Februari lalu membuat pagar tembok jebol di salah satu bagiannya. 

Pada saat itu juga Ruli datang sambil membawa sebilah golok dan menuduh Asep dan keluarganya yang merobohkan tembok tersebut. Ruli, kata Asep, sempat mengancam sang ibu dengan golok tersebut. 

"Ibunya ini sempat dikalungi golok gara-gara pagar roboh,” katanya. 

Akibat tembok jebol itu, Ruli memasang pagar besi pada akses menuju jalan raya. Hal itu membuat keluarga almarhum Munir harus memanjat tembok untuk keluar dari rumahnya.

Pada jalan yang di pagar itu tak hanya berdampak pada keluarga almarhum Munir, tapi juga satu rumah yang berada di sebelahnya. Rumah bekas praktik bidan Nyonya Hajah Ruslaini Gazali itu ditempati oleh satu keluarga. 

Salah seorang keluarga Ruslaini Gazali yang enggan disebutkan namanya itu mengaku tidak mau ikut campur terkait sengketa tanah tersebut. Sebab, dia tidak memiliki masalah dengan para pihak yang bersengketa. 

"Keluarga saya juga imbas. Malah seharusnya yang paling korban saya di sini, karena gak tahu apa-apa tapi ada di tengah pertikaian ini," katanya. 

Untuk keluarganya, kata dia, diberikan akses kunci pagar oleh Ruli untuk keluar masuk rumahnya. Namun, dia enggan ikut campur terkait masalah yang terjadi. "Saya dikasih kunci karena mereka tidak ada masalah dengan keluarga saya," katanya. 

Dia menuturkan, sang ibu yang sudah lanjut usia juga terpengaruh secara psikis akibat konflik itu. Namun, keluarganya hanya bisa bersabar.

Dia berkelakar rela menjual rumahnya jika ada pihak yang mau membeli rumahnya.  "Kalau ada yang mau beli rumah saya mah boleh aja (dijual)," katanya.

Dia berharap agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalahnya tersebut secepat mungkin agar kondisi lingkungan sekitar bisa nyaman kembali. 

Sementara, Camat Ciledug Syarifuddin menegaskan, tanah selebar dua meter yang menjadi jalan dan kemudian disengketakan itu merupakan tanah hibah dari pemilik rumah sebelumnya, Anas Burhan ke Pemerintah Kota Tangerang. Artinya, tanah yang kini menjadi jalan itu sudah menjadi milik Pemkot Tangerang. 

Sementara, tanah yang kini menjadi rumah keluarga almarhum Munir sebelumnya merupakan tanah sitaan dan dilelang oleh bank. Sebelum disita bank, tanah itu memang milik keluarga Anas. 

Lelang tersebut kemudian dimenangkan oleh Munir. Setelah dibeli Munir, datanglah Ruli yang mengaku ahli waris Anas Burhan. Dia menilai tanah hibah tersebut tidak termasuk dalam sitaan bank dan meminta Munir membeli tanah yang berupa jalan itu. Tak kunjung dibeli oleh Munir, tanah tersebut membuat Ruli nekat memasang pagar.

“Soalnya Ruli sebenarnya minta dibayar dan Munir mau bayar asal harganya cocok, tapi harganya dua kali lipat dari harga dia beli di bank ya dia nggak terima,” ujarnya.

Setelah adanya pemasangan pagar itu, pihak kecamatan bersama Polsek Ciledug dan lainnya mencoba mengaudiensi kedua belah pihak, namun pihak Ruli selalu mangkir dari panggilan. Sehingga, dikeluarkan surat peringatan pertama pada 14 Oktober 2019, peringatan kedua pada 22 Oktober 2019 dan peringatan ketiga pada 30 Oktober 2019.

“Tapi di peringatan kedua dia bikin jawaban secara tertulis walaupun tidak datang. Tanggal 23 Oktober tapi isi suratnya seolah menantang,” katanya. 

Di sisi lain, kata Syarifuddin, jalan yang diakui milik Ruli saat ini telah terdapat pembangunan berupa pemasangan paving block yang dilakukan Pemkot Tangerang. Hal itu menandakan tanah tersebut telah menjadi milik Pemkot Tangerang. 

“Kalau kita mengacu pada peraturan yang dilakukan pemerintah yang menggunakan dana APBD di proses pembangunan jalan itu, ya kita anggap itu sudah punya pemerintah,” terangnya. 

Selain itu, pemasangan pagar yang dilakukan Ruli tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Pihaknya telah meminta satpol PP untuk membongkar pagat tersebut.  Pihak Satpol PP sendiri telah melakukan persiapan pembongkaran pada Oktober 2019. 

“Nah karena di Januari itu kita fokus ke banjir nasional, banjir nasional selesai kita sudah fokus ke penanganan COVID-19 pas Maret. Jadi temen-temen di dinas fokus kegiatan penanganan COVID-19 itu dulu,” terangnya.