Wacana Pilkada Tak Langsung, Calon Independen Harus Tetap Diberi Ruang

Akademisi Universitas Islam Seych Yusuf (Unis) Tangerang ini menilai, inti perdebatan pilkada langsung atau tidak langsung sejatinya hanya soal mekanisme, bukan soal kedaulatan rakyat. Sebab, baik eksekutif maupun legislatif sama-sama merupakan representasi rakyat yang mendapatkan mandat melalui pemilu.

“Eksekutif dan legislatif adalah representasi dari rakyat. Bedanya hanya pada bagaimana mereka merefleksikan kekuasaan yang diamanahkan. Yang diperdebatkan sekarang itu mekanisme menghimpun representasi tersebut,” jelasnya.

Menurut Adib, jika DPR dan pemerintah sepakat mengubah undang-undang agar kepala daerah dipilih DPRD, maka aturan teknisnya juga bisa disusun sedemikian rupa agar tetap adil, termasuk membuka peluang bagi calon nonpartai.

“Kalau DPR dan pemerintah mau mengubah undang-undang, kan nantinya diatur juga bagaimana mekanismenya. Nah, di situ calon independen bisa masuk dan dipilih DPRD,” kata dia.

Adib menyimpulkan, wacana pilkada tak langsung bisa menjadi salah satu opsi perbaikan sistem demokrasi ke depan, asalkan tidak menutup akses politik bagi warga negara di luar partai politik.

“Kalau wacana ini mau direalisasikan, harus ada ruang bagi calon nonpartai politik. Tinggal diatur mekanismenya dalam aturan yang akan dibuat. Setiap permainan ada aturannya, setiap aturan ada pemainnya. Kalau mau jujur dan gentle, beri ruang yang sama bagi independen, lalu biarkan mekanisme yang adil menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah,” ungkapnya.