Wagub Banten Ultimatum PPPK: Kalau Demo, Lebih Baik Coret Saja
- Keresahan di kalangan PPPK terkait status dan penggajian ke depan
- Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah mengeluarkan peringatan keras kepada PPPK agar tidak berdemonstrasi terkait pengangkatan dan penggajian mereka.
- Beban anggaran Pemprov Banten cukup berat, tapi gaji PPPK tetap prioritas
- Gaji PPPK merupakan bagian dari belanja wajib, namun Pemprov Banten masih menunggu kepastian pembiayaan dari pemerintah pusat.
- APBD terkoreksi, pemerintah minta pegawai bersabar
- Beban anggaran Pemprov Banten cukup berat setelah target pendapatan asli daerah tidak tercapai
Serang, IDN Times – Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah mengeluarkan peringatan keras kepada para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten agar tidak berdemonstrasi terkait pengangkatan dan penggajian. Ia menegaskan, anggaran untuk gaji PPPK sudah dialokasikan dan pemerintah daerah berkomitmen untuk membayarnya.
“Untuk PPPK gak usah khawatir. Kami jelas anggarkan untuk membayar PPPK. Kalau demo, kami lebih baik coret saja,” kata Dimyati, Senin (28/7/2025).
1. Ada keresahan di kalangan PPPK soal status dan penggajian ke depan
Ultimatum tersebut disampaikan lantaran adanya keresahan di kalangan PPPK soal kepastian gaji dan status kerja mereka. Dimyati menyatakan pemerintah daerah tengah berupaya keras menjaga stabilitas fiskal dan tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai.
“Kalau sudah Mr. Dim kecewa, kami coret betulan. Jangan demo-demo lagi. Saya minta kepada pegawai provinsi, termasuk guru-guru PPPK, tidak boleh ada aksi demonstrasi di Banten. Kami sedang berusaha,” katanya.
2. Beban daerah berat, tapi ia klaim PPPK tetap prioritas
Dimyati juga mengungkapkan bahwa gaji PPPK merupakan bagian dari belanja wajib. Saat ini, Pemprov Banten masih menunggu kepastian pembiayaan dari pemerintah pusat. Jika tidak dibantu melalui dana pusat, maka Pemprov Banten siap mengalihkan anggaran dari kegiatan lain yang dianggap tidak prioritas.
“Kami sudah usulkan ke Menteri Keuangan agar gaji PPPK dibiayai melalui dana APBN. Kalau pusat tidak bisa, berarti daerah yang menanggung, dan kami akan tunda kegiatan yang tidak prioritas,” katanya.
Wagub bahkan secara terbuka meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar lebih banyak mendistribusikan dana ke daerah.
“Menteri Keuangan duitnya banyak. Ya, saya minta Bu Sri Mulyani bagi-bagilah buat daerah. Karena keputusan PPPK ini kan datang dari pusat, dan nilainya juga sudah ditentukan,” katanya.
3. APBD terkoreksi, pemerintah minta pegawai bersabar
Dimyati menyebut beban anggaran Pemprov Banten saat ini cukup berat, terutama setelah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai dan terjadi koreksi dalam perhitungan APBD. Ia mengatakan, dari target Rp11 triliun, APBD Banten tahun ini hanya terealisasi sekitar Rp10 triliun.
“Ada kesalahan aritmetika, plotting anggaran dan lain sebagainya. Jadi memang berat jadi pejabat sekarang. Sekda juga berat. Kalau dulu Sekda enak, sekarang tantangannya berat,” ungkapnya.
Meski demikian, ia memastikan bahwa kesejahteraan aparatur tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Ia meminta seluruh PPPK untuk bersabar dan tidak mengambil langkah yang justru mengganggu stabilitas birokrasi.
"Kami memperhatikan tidak hanya pegawai, tapi juga keluarganya. Jadi kalau mereka demo, saya kecewa berat. Sakitnya itu di situ,” katanya.
