Wali Kota Serang Polisikan Media, Wagub: Kalau Baper Saya Ingatkan

Ia menyebut, jika perkara tersebut masuk ranah pidana, penyelesaiannya bisa ditempuh melalui pendekatan restorative justice. Terlebih, apabila tidak ditemukan unsur delik pidana dalam pemberitaan yang dilakukan wartawan.

“Kalau misalnya wartawannya tidak melakukan delik, hanya berita, hanya bicara, nanti kita damaikan. Ini hanya misi saja, saya akan menjembatani,” ujarnya.

Untuk itu, Dimyati mengaku akan memanggil semua pihak yang berkonflik dan dia berjanji akan melihat masalahnya seperti apa. "Sempat juga terjadi antara wali kota dan wakil wali kota, tapi akhirnya bisa damai,” katanya.

Menurut Dimyati, media massa merupakan bagian penting dalam pemerintahan sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik. Sementara wali kota juga merupakan bagian dari pemerintah daerah.

“Media itu instrumen pemerintah untuk menyampaikan informasi. Wali kota juga bagian dari pemerintahan kami. Kita lihat dari semua sisi,” jelasnya.

Ia menegaskan, yang terpenting adalah menjaga situasi tetap kondusif di Banten agar tidak terjadi konflik antara pemerintah dan insan pers. “Suasana harus kondusif dan stabil, wartawan dengan pemerintah,” tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Serang, Budi Rustandi melaporkan akun media sosial milik media lokal Ekbisbanten.com ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten. Selain akun media, Budi juga melaporkan dua akun Instagram perorangan.

Laporan tersebut berkaitan dengan unggahan soal anggaran pemeliharaan mobil dinas Wali Kota Serang yang disebut mencapai Rp1,6 miliar. Budi mengaku unggahan itu menyerang kehormatannya dan menggiring opini negatif. "Kalau ini kan soalnya mencemarkan nama baik Saya. Menyerang kehormatan, masa anggaran pemeliharaan mobil Wali Kota Serang tembus Rp1,6 miliar. Akhirnya kemana-mana kan," kata Budi, Selasa (27/1/2026).