[Wansus] Cagub Airin Janjikan Penjualan Karbon dan Reaktivasi Jalur KA

Tangerang, IDN Times - Airin Rachmi Diany menjadi salah satu dari dua kontestan di Pemilihan Gubernur Banten 2024. Didukung PDI Perjuangan dan Partai Golkar, Airin berpasangan dengan Ade Sumardi.

Di Pemilihan Gubernur Banten, Airin-Ade akan bertarung melawan pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Berbekal pengalaman menjabat 2 periode sebagai Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin membawa visi-misi dan janji politik dari apa yang ia kerjakan di Tangsel.

IDN Times berkesempatan mewawancarai politisi Golkar berusia 48 tahun ini, yuk disimak!

Yang pasti apa yang saya lakukan hari ini dengan visi misi ini berdasalkan dari temuan di lapangan (lalu) sandingkan dengan data dan keinginan harapan masyarakat di Banten.

Visinya adalah Banten Maju Bersama ada kebersamaan ada kerja sama kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintahan provinsi dengan kabupaten kota berjenjang kecamatan, kelurahan dan desa, RW, RT dan juga dengan pemerintah pusat tentunya, karena kami perwakilan pemerintah pusat di daerah.

Yang kedua yaitu dengan dunia usaha. Dunia usaha dengan investasi dan yang lainnya perguruan tinggi dan yang tak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat, baik secara individu maupun juga secara kelompok, itu sangat penting karena majunya sebuah wilayah karena ada rasa cinta dan kecintaan masyarakat terhadap wilayahnya.

Dan juga yang tak kalah pentingnya media juga. Makanya konsepnya adalah bukan lagi triple helix, tapi penta helix karena media pun juga sangat berarti untuk menyampaikan program-program pemerintah apa yang sudah sedang dan akan dilakukan dan memberikan saran masukan kepada pemerintahan untuk bisa lebih bekerja lebih baik lagi.

Saya melihat bahwa sebetulnya potensi sumber daya alam (di Banten) sangat luar biasa. Kita berdekatan langsung dengan DKI Jakarta dan juga tentunya kita konektivitas ataupun terhubung antara Pulau Sumatra dengan Pulau Jawa kan pasti ke Banten dulu, yang setiap hari saya lihat bahwa potensi itu belum tergali dengan maksimal.

Wilayah selatan (Banten) itu ada sumber daya alamnya yang sangat luar biasa, baik pertanian, perkebunan, dengan ekonomi hijaunya maupun juga dengan laut 12 mil dan lain-lain dengan ekonomi birunya.

Kami lihat juga industri tentang pariwisatanya, industri kelautannya, industri pertaniannya, itu harus kami gali. Tapi bicara ke sana ternyata masih ada hal yang paling penting yang paling utama yang saya temukan di lapangan adalah perbaikan jalan poros desa.

Jadi bagaimana kita akan bicara lebih besar kalau jalan poros desanya saja belum baik. Karena itu, saya targetnya untuk membuat agar wilayah selatan itu baik. Tugas kami, saya paham kabupaten/kota merasa kurang uangnya, maka silakan lakukan efektivitas dan efisiensi pembiayaan.

Maka untuk perbaikan jalan poros desa itu menggunakan dana APBD Provinsi Banten, tapi di samping itu juga bagaimana kami mendorong industri pariwisata yang tadi saya sampaikan industri pertanian dengan hilirisasinya kelautan dan juga hal yang lainnya.

Nah tapi di satu sisi yang utara juga sebetulnya bukan enggak ada masalah juga. Ada masalah kaya Tangerang Raya urusan kemacetan, polusi, tentang sampah dan juga tentang tenaga kerja dan juga lapangan kerja dan yang lainnya daerah Cilegon ini persoalannya mengenai bagaimana industri yang ada bisa termanfaatkan dan bisa menjadikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Untuk wilayah Serang raya ini pun juga daerah lumbung padi yang tentunya harus kami gali, tapi juga ada daerah lain (dikuatkan sektor) perdagangan dan yang lainnya. Jadi, kami detailing dulu kebutuhan di kabupaten kota tugas gubernur memastikan APBD Kabupaten kotanya tepat sasaran.

Nanti apa yang bisa dibantu sesuai dengan tupoksi kami bantu di Kabupaten kotanya dan tentu kami menjalankan tugas dan kewenangan. Salah satunya misalnya melakukan pemeliharaan aset-aset pemerintah provinsi yang ada di Banten. Contoh Jalan KH Hasyim Asyari, itu kan macet ya, maka tugas kami adalah melakukan pelebaran jalan. Itu kan kewenangan provinsi.

SMA SMK kita masih kurang. Kami harus tambahkan tapi untuk SMA SMK, yang di swasta kami berikan beasiswa per siswa sehingga ada keadilan antara anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Jadi yang pasti lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan pelaku UKM UMKM juga penting mendorong para pengusaha.

Jadi itu sudah masuk ke dalam visi misi kami, reaktivasi jalur kereta api dari Labuhan ke Rangkasbitung. Bahkan kemarin, alhamdulillah karena mungkin saya pernah jadi wali kota (Tangsel), jadi beberapa hal ada saya ketemu dengan Dirut PT KAI menyampaikan, 'Bu Airin, kalau bisa nanti kalau ada reaktivasi, itu relnya pakai KRL, biar nyambung dari Rangkas nanti ke wilayah Tangerang Raya, sampai ke daerah Tanah Abang. Jadi kan jadi enggak usah ganti-ganti (moda) lagi'.

Yang kedua juga tentu PR saya nanti akan membantu karena di situ kan jalur-jalur keretanya kan sudah banyak penduduk ya. Ini juga menjadi PR bersama, dan pengalaman saya komunikasi koordinasi mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan.

Boleh dicek saat saya jadi wali kota, (saya) orang yang paling cerewet kalau minta program ke pemerintah pusat. Karena apa? Bagi saya enggak ada beban. Beban saya sebagai kepala daerah adalah memastikan program nasional ini harus berjalan dengan cepat.

Saya memahami mungkin di pusat banyak pekerjaan, banyak hal yang lainnya karena ada 38 provinsi, maka tugas kita kepala daerah mengingatkan dan juga menyampaikan. Yang tadi, bahwa setiap program kegiatan yang sudah sepakati bersama pastikan time table -nya, pastikan pembiayaannya, pastikan siapa berbuat apa, kapan harus kami selesaikan.

Itu menjadi pedoman dan panduan bagi kami, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota yang terlewati akan rencana reaktivasi dan untuk misalnya tol.

Saya bersyukur alhamdulillah ada Tol Panimbang, ada tol keluar di Lebak. Persoalan yang terjadi di Banten selatan itu kan bahwa kita punya industri pariwisata, tapi travel time dan transite time -nya yang masih lama. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini akan lebih mudah apalagi kalau ada jalur nanti transportasi kereta api.

Setiap pembangunan pasti ada persoalan. Pengalaman saya, bagaimana kita melakukan koordinasi komunikasi, efektivitas pembiayaan, dan tuntaskan di dalam setiap pekerjaan. Monitoring evaluasi itu penting.

Jadi salah satu peran pemerintah provinsi itu pembebasan (lahan), kalau itu biasanya kewenangan perusahaan kereta api. Tapi kan enggak mungkin perusahaan kereta api, bekerja sendiri. Bagaimana menjamin bahwa (warga) yang terbebaskan (lahannya), tidak merasa dizalimi. Bagaimana ada keadilan dalam proses pembebasan lahan dan yang lainnya biasanya ada peran kabupaten, provinsi juga pasti harus membantu di situ.

Ya yang pasti, Banten, termasuk kan pas kemarin isunya nomor satu yang paling tidak bahagia (di Indonesia). Saya coba lihat karena banyak teman-teman wartawan juga yang nanya, 'Bu apa solusinya untuk Banten bahagia?

Karena kita tahu persis bahwa Banten ini kan motonya Iman dan Takwa dan setiap kita ketemu dan kita mayoritas muslim 90 persen, mereka suka bicara bahagia itu ada di hati dan pikiran kita, Bagaimana kita mengatur rasa hati dan pikiran kita.

Nah dari indikator yang kita lihat ternyata memang kan (ketidakbahagiaan) terkait dengan kesejahteraan. Jadi oleh karena itu, tentu bagaimana kita mendorong ada kesejahteraan walaupun sejahtera itu relatif. Kayak Anda sudah punya motor, ingin punya mobil, kalau sudah punya mobil satu ingin juga mobil dua.

Yang pasti dengan adanya rumah sakit jiwa, mental health yang hari ini orang kesulitan untuk bicara berdiskusi gitu. Misalnya, secara agama iya, kita salat tahajud kita salat duha, kita ngaji, tapi kan ini kadang-kadang satu sisi kita butuh orang untuk berbicara dan berdiskusi.

Biasanya kita temukan di psikiater atau psikolog makanya penting, pemerintah hadir bukan hanya persoalan sakit secara fisik saja, tapi secara mental juga kami harus hadir dan ada di tengah masyarakat.

Dilihat dari segi lingkungannya, bagaimana konservasi dan juga tentang energi terbarukan. Yang kedua kami lihat dari segi ekonominya, bagaimana ada industri tentang pariwisata kelautannya, bagaimana ada industri tentang penangkapan kelautannya, ada tangkap ikan dan yang lainnya.

Terus bagaimana di situ, untuk perdagangan dan hal yang lainnya tapi semuanya ini kan harus larinya ke bidang sosial, yaitu kesejahteraan masyarakatnya. Bagaimana para nelayan di bidang kesehatannya ter- cover dengan BPJS-nya maupun juga dengan jaminan tenaga kerja saat melaut dan yang lainnya dan juga tentunya bagi anak-anaknya jangan sampai putus sekolah. Karena saya menemukan di lapangan banyak anak yang jadi nelayan itu, jadi ikut orangtuanya sehingga meninggalkan sekolahannya.

Sehingga ke depan kami harus meyakinkan bagaimana anak-anak ini bisa bersekolah sesuai dengan kejuruan kelautan. Di samping itu, persoalan yang saya temukan di lapangan mengenai solar, mengenai tempat parkir perahu, ketersediaan perahu, tentang jaring tentang cool storage, maupun juga tentang tempat pelelangan ikan yang harus diselesaikan dan kebutuhan kewenangannya kan ada di Pemerintah Provinsi Banten.

Tentu kami harus turun dan hadir memastikan orang yang bertugas di situ punya kapasitas dan kemampuan. Penganggarannya juga kami dukung dan bagaimana kami bisa memastikan apa yang dibutuhkan, tepat sasaran.

Contoh, jaring aja jangan salah pengadaannya, karena masyarakat butuhnya apa, harus berapa perahu, juga sama. Jadi makanya apa yang saya temukan di lapangan saya catat dan nanti kami lakukan asesmen sehingga bantuan dari pemerintah provinsi Banten itu tepat sasaran.

Yang pasti gini saya kan harus berhitung. Pada saat saya membuat (program), apa yang saya temukan di lapangan saya harus cari solusinya untuk dalam rangka pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, tapi pada saat kami memberikan solusi kan kami harus punya uang.

Nah saya sudah menghitung sekarang APBD di Banten itu Rp12 triliun, sedangkan jumlah penduduknya 12 juta. Nah dari PAD-nya itu Rp8 triliun lebih, dari Rp8 triliun lebih itu dana bagi hasil itu Rp4 triliun lebih untuk kabupaten kota. Bahkan secara aturan yang baru itu sudah enggak boleh lagi disimpan di dana kasnya provinsi, kalau sudah ada langsung otomatis harus dibagikan, berarti sebetulnya PAD murni kita hanya Rp4 triliun.

Saya hanya membayangkan secara logikanya bahwa saya di Tangsel 2021, saya tinggalkan waktu 2011, kan Tangsel APBD-nya Rp1,2 triliun dengan (jumlah) penduduknya 1,2 juta, PAD-nya Rp5 miliar, 2021 saya tingkatlkan APBD-nya hari ini, eh kurang lebih 2021 ya Rp4 triliun PAD-nya Rp2 triliun penduduknya 1,6 juta.

Nah hari ini Banten ada 12 juta penduduk, tapi PAD-nya yaitu sekitar Rp4 triliun, nah ini PR bagi saya bagaimana saya harus membuat inovasi agar kita punya potensi pendapatan.

Nah setelah diskusi, kami baca literasi dan yang lainnya, ternyata dari transaksi karbon ini pun juga bisa menjadi potensi pendapatan yang sudah kami hitung ke ahlinya sekitar Rp100 sampai dengan Rp300 miliar, bahkan kami juga akan mencoba untuk potensi pendapatan itu di pajak permukaan air tanah karena kebetulan kita punya Waduk Karian kita punya Waduk Sindang Heula.

Saya keliling di seluruh kabupaten kota mereka kesulitan persoalan air bersih, kenapa tidak kita dorong itu sehingga kita punya potensi pendapatan tanpa menjadi beban pajak itu menjadi beban masyarakat.

Seperti apa konsep Anda soal penjualan karbon? Apakah melihat contoh di Kalimantan Timur menguatkan konservasi hutan?

Kami banyak belajar dari Kalimantan Timur, terus terang jadi kita punya Taman Nasional Hunung Halimun Salak, kita punya Geopark, kita punya Ujung Kulon, yang itu tentu kami akan hitung segala macamnya.

Kan sekarang juga sudah ada organisasi kan baik yang dilakukan oleh pemerintah, Kementerian lingkungan Hidup maupun secara NGO dan tentu kami berharap bisa seperti yang dilakukan di Kalimantan Timur bagaimana bertransaksi karbon.

Penjualan karbon perlu melibatkan masyarakat sipil, bagaimana Anda melakukannya?

Jadi bukan hanya aset-aset yang punya kita saja tapi juga aset-aset yang ada, yang milik masyarakat, dengan ketentuan dan regulasi yang harus kita ikuti karena kan di situ juga kan ada aturan ada hitungan dan yang lainnya, ada prosedurnya.

Intinya, kami akan mengikuti dan kami akan sosialisasikan kepada masyarakat sehingga lahan-lahan tersebut bukan hanya punya lahan milik pemerintah Provinsi Banten, tapi juga milik masyarakat.

Selama saya berinteraksi lebih dari 10 tahun (dengan UMKM), yaitu pertama persoalan permodalan. Akses permodalan yang, kedua akses packaging atau pengemasan, yang ketiga marketing atau pemasaran dan kualitas.

Karena kadang-kadang pas misalnya contoh produk UKM makanan lagi enak-enaknya, tiba-tiba rasanya beda kok beda, terus jawabannya dengan simpel 'kan namanya juga UKM' gitu kan. Yang masaknya kan jadi hilang ,juga rasa dan yang lain. Ini kan juga penting. Ya tentu hadirnya pemerintah misalnya urusan permodalan sebetulnya yang setahu saya di pemerintah pusat pun juga ada kredit usaha rakyat, tapi yang paling sulit bagi mereka itu kan persoalan persyaratan.

Ketika syarat membuat mereka ribet, jadi akhirnya mereka larinya ke bank emok, ke bank keliling, ke pinjaman online, pinjol gitu kan.

Nah tentu kita harus hadir menginisiasi melakukan pendampingan kepada mereka, sehingga akhirnya proses birokrasi yang terjadi itu bisa cepat diselesaikan sehingga mereka pun juga pertama kan keuntungannya. Pemerintah bisa menyalurkan program KUR ini program dalam rangka untuk permodalan para pelaku UMKM di satu sisi masyarakat juga dimudahkan karena tidak begitu ribet dengan syarat administrasi dan yang lainnya.

Nah untuk misalnya packaging , pengemasan, kami kan ada latihan pelatihan-pelatihan ya sekarang ini. Bagaimana bentuk packaging -nya bisa sama bisa, masuk ke ke toko-toko yang modern dan yang lainnya.

Nah untuk marketing pemasaran, kenapa tidak dimulai dari misalnya untuk APBD kita ada makan minum, kenapa sih enggak dipakai dari para pelaku UMKM sehingga ada kebermanfaatan juga kita dorong misalnya UMKM bisa masuk ke toko-toko yang memang bisa mereka secara maksimal melakukan penjualan dan yang lainnya.

Ya yang pasti, bu Airin sudah keliling di 1.500 lebih desa dan kelurahan, banyak PR yang dititipkan masyarakat kepada Bu Airin, harapannya penyelesaian persoalan sudah disusun, sudah diurai dan disusun di dalam visi misi Banten Maju Bersama dengan empat misi dan 12 program, 71 kegiatan penyusunan pembiayaan sudah mulai kami hitung semuanya bisa terwujud jika mayoritas masyarakat di Banten dengan penuh keikhlasan datang ke TPS dan memilih Bu Airin, sehingga Bu Airin dinyatakan menang dan Insyaallah dilantik jadi gubernur.

Sehingga dengan jadi pelantikan ini maka kami akan punya kewenangan untuk membuat kebijakan pembangunan di Provinsi Banten, sehingga mimpi tentang Banten yang tertuang di dalam visi misi itu bisa diwujudkan.

Jadi mohon doanya, doain Bu Airin menang dan dilantik jadi gubernur dan yang pasti gubernur yang amanah istikamah dan selalu bisa memberikan kebermanfaatan, kemaslahatan dan selamat dunia akhirat.

[Wansus] Cagub Airin Janjikan Penjualan Karbon dan Reaktivasi Jalur KA

Intinya sih...

Editorial Team

Tonton lebih seru di