Serang, IDN Times - Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, Pemprov Banten tengah menyiapkan sejumlah langkah dalam mengantisipasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di wilayahnya. Salah satunya adalah mengembangkan sektor agrobisnis.
"Kita sudah diskusi dengan BPN lahan-lahan kita (milik Pemprov) kita tawarkan untuk pengembangan sektor agro," kata Al Muktabar, Jumat (20/1/2023).
Kemudian, dalam setahun terakhir Pemprov Banten telah mengarahkan sebagian besar program kerjanya kegiatan padat karya agar bisa menyerap tenaga kerja lokal. Dengan demikian, kata Al Muktabar, penanganan dampak lesunya perekonomian global yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia bisa tertangani sedikit.
"Agenda kerja di-support APBD kan banyak kegiatan, progaram infrastruktur ada juga mendorong UMKM yang tumbuh prinsif kerja padat karya bagian dari akselerasi keseluruhan potensi yang kita punyai," katanya.
Selain itu, Pemprov Banten melakukan penyaluran bantuan sosial yang berlapis yang bersumber dari APBD dalam penanganan masalah kemiskinan dan PHK yang saat ini menjadi ancaman besar di Banten.
“Kalau darurat, sebagaimana amanat pemerintah pusat kita bahkan bisa pakai BTT (Belanja Tak Terduga)," katanya.
Kendati demikian, dia meminta pihak perusahaan membangun komunikasi dengan pekerja dalam setiap kebijakan strategis terutama berkaitan dengan pengurangan jumlah tenaga kerja sehingga tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak.
"Pengusaha dan pekerja komunikasi baik, akselerasi itu saling bisa menjembatani dan tidak saling merugikan," katanya.