Tata kelola Perseroda PITS Tangsel Dinilai Tak Transparan

Kedua, lanjut Suhendar, ada ketidakterbukaan kerja sama pihak ketiga yang berkaitan dengan pengelolaan air atau usaha PDAM. Sebab, lanjutnya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang Sumber Daya Air, tugas pengelolaan air diwajibkan kepada pemerintah atau BUMD atau BUMN.

"Nah sampai dengan hari ini kan masih banyak perusahaan-perusahaan swasta yang mengelola air untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Artinya, di sini ada tanggung jawab besar PT PITS untuk bagaimana perusahaan-perusahaan itu diambil alih oleh PT PITS itu sendiri," kata dia.

Dalam peraturan daerah terkait Perseroda PITS itu sendiri, lanjut dia, semua pengelolaan air di Tangsel harus melalui Perseroda PITS. "Ini mewajibkan semua perusahaan pengelola pemenuhan kebutuhan dasar pokok itu melalui PT PITS. Tapi PT PITS sendiri pertanyaannya apakah sudah siap lalu sudah seberapa banyak progres untuk pelaksanaan tersebut. Ini kan juga tidak terbuka gitu," kata dia.

Ketiga, terkait jajaran direksi dan komisaris, pihaknya melihat ada beberapa orang yang tidak layak untuk menjadi komisaris, dan tidak layak untuk menjadi direksi, karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan.

Namun, yang terjadi kata Suhendar, itu terjadi dan tetap menjabat hingga saat ini. Menurutnya, ini menjadi preseden buruk.

"Bagaimana bisa secara kualifikasi personal tidak memenuhi syarat tapi tiba-tiba menjabat, ini artinya pendekatan dalam pengelolaan PITS untuk mengisi jabatan ini bukan profesionalisme, tapi faktor-faktor X gitu yang tentu saja tidak baik," kata dia.

Dikonfirmasi terkait kritikan tersebut, Direktur Utama (Dirut) Perseroda PITS, Tb Hendra Suherman membantah.

"Akuntabilitas transparansi saya buka seluas-luasnya, bahkan kami juga dengan rapat komisi informasi dengan segala macam," kata Tb Hendra.

Hendra mengatakan, terkait pengolaan barang dan jasa pihaknya sudah menyediakan semua aturan dan prosedur. "Itu ada semua gitu ya, bahkan segini tebalnya ini pengadaan barang dan jasa," kata dia.

Misalkan, lanjutnya, pengadaan SPAM atau Sistem Penyediaan Air Minum. Sebelum melakukan lelang, pihaknya mempublikasikan pengumuman lelang tersebut.

Kemudian, lanjutnya, terkait pemilihan direksi, pemilihan ini dilakukan dengan cara open biding, termasuk pada posisi komisaris. segala proses tersebut, kata Tb Hendra, dilakukan oleh tim independen yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

"Kalau misalkan tidak sesuai kapasitasnya dan segala macam ya berarti kan meragukan hasil open biding-nya. Open biding itu yang melakukan kan dari pemerintah daerah, lalu panitia seleksinya ada dan para asesornya kan juga jelas dari UIN dari UMJ daan Unpam," kata dia.