Dugaan Kredit Fiktif Rp150 M, Dirut Bank Banten: Kami Jamin Tidak Ada!

Penggugat kasus perdata pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Banten, Moch. Ojat Sudrajat kembali melaporkan Bank Banten atas dugaan kredit komersial fiktif ke Bareskrim Mabes Polri.

Informasi yang dihimpun, kredit komersial fiktif yang terjadi sekitar tahun 2017 diduga merugikan keuangan negara berkisar di atas Rp150 miliar.

Diketahui, pada, Kamis (30/7/2020), Bareskrim Polri langsung memintai keterangan kepada Ojat atas laporan adanya dugaan yang terigistrasi pada, Senin (27/7/2020). Hari itu, selain memintai keterangan Ojat, Bareskrim juga sebelumnya telah memintai keterangan OJK terkait permasalahan dugaan kredit fiktif di Bank Banten.

Menurut Ojat, dalam waktu dekat kasus dugaan kredit komersial fiktif akan memasuki tahap penyidikan atas dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Perbankan pasal 49.

“Setelah dilakukan pendalaman, dalam gelar perkara yang juga menghadirkan OJK itu terungkap bahwasannya dugaan kredit fiktif itu berasal dari beberapa kredit komersial, salah satunya dari PT X (inisial) dengan jumlah besaran kredit yang diberikan oleh jajaran management Bank Banten. Dari beberapa penerima kredit fiktif itu total besaran dana yang diberikan mencapai Rp188 miliar,” kata Ojat saat dikonfirmasi, Rabu (5/8/2020).

Sedangkan untuk dugaan pemalsuan nilai Non Performance Loan (NPL) atau kredit macet dalam laporan keuangan Bank Banten tahun 2019 yang secara tertulis nilainya 4,0 persen, Ojat mengaku ini sangat bertolak belakang dengan hasil Legal Opinion (LO) dari Kejagung yang menyebutkan NPL Bank Banten pada tahun 2019 sudah berada di atas 5 persen.

“LO tersebut sejalan dengan Peraturan OJK (POJK) nomor 15/POJK.03/2017 pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa, salah satu faktor pemberian status BDPI adalah karena nilai NPL bank yang bersangkutan lebih dari 5 persen,” katanya.

Ditambahkan Ojat, karena Bank Banten ini merupakan bank pelat merah, maka harus dilakukan juga audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten terkait kemungkinan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Ya. Semuanya harus diusut tuntas. Jika jajaran managemen akan dilakukan restrukturisasi, harus dilakukan audit internal dulu. Jika ada dugaan indikasi pelanggaran hukum, tentu harus ditindak tegas,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) Fahmi Bagus Mahesa selaku perwakilan dari dewan komisaris dan direksi, menampik tudingan kredit fiktif sekitar Rp150 miliar itu. Menurut dia, semua laporan keuangan Bank Banten diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Kredit Bermasalah atau NPL Bank Banten yang setiap tahunnya mengalami perbaikan merupakan bukti hasil kinerja Bank Banten dalam mengatasi kredit bermasalah. Rasio kredit bermasalah Bank Banten tahun 2019 terus membaik seiring dengan penurunan portofolio kredit UMKM, dan ekspansi kredit konsumer yang memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan pendapatan bunga perseroan semenjak bertransformasi menjadi Bank Pembangunan Daerah.

Adapun indikator perbaikan kinerja Bank Banten pasca akuisisi Bank Pundi terdiri atas NPL gross yang pada 2018 sebesar 5,90 persen turun pada 2019 menjadi 5,01 persen. Sedangkan NPL Net tercatat dari 4,92 persen pada 2018 menjadi 4,01 persen di 2019.

Lebih lanjut Fahmi menjelaskan, sebagaimana perbankan lainnya yang berada dalam pengawasan OJK, Bank Banten senantiasa patuh dan bergerak dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik, serta menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi.

"Jadi kami menjamin dan memastikan bahwa kredit fiktif ataupun pemalsuan laporan kredit di Bank Banten itu tidak ada. Turunnya NPL Bank Banten 2019 murni dari hasil upaya manajemen dalam melakukan perbaikan kinerja Bank Banten pasca akuisisi dari Bank Pundi," katanya dalam rilis yang diterima.