Gubernur Banten Teken Pinjaman dari PT SMI Sebesar Rp851,7 M

16 Sep 2020, 18:42 WIB

Dok. Humas Pemprov Banten

Serang, IDN Times - Gubernur Banten Wahidin Halim meneken Kesepakatan Pinjaman Daerah Pemerintah Provinsi Banten dengan PT Sarana Multi Infrastruktur Persero senilai Rp851,7 miliar.

Dalam sambutannya Gubernur Banten mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah swt atas terjadinya proses kesepakatan pinjaman daerah untuk penanganan COVID-19 dan akselerasi pemulihan ekonomi di Provinsi Banten.

"Saya 24 tahun menjadi birokrat. Baru menghadapi situasi seperti saat ini, ancaman krisis dibarengi dengan COVID-19. Untuk Provinsi Banten ditambah dengan musibah Bank Banten. Kas daerah sebesar Rp 1,9 triliun tertahan di Bank Banten. Sebelum pandemik, perekonomian Banten sedang bagus bagusnya," kata Wahidin dalam keterangan pers, Rabu (16/9/2020).

1. SMI berharap, pinjaman bisa mencegah Banten dari resesi

Ilustrasi uang (IDN Times/Arief Rahmat)

Hal senada juga diungkapkan Direktur Utama PT SMI Persero Edwin Syahruzad. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Banten dan segenap jajaran Pemerintah Provinsi Banten atas terselenggaranya kesepakatan itu.

Dikatakannya, tenor pinjaman daerah itu selama delapan tahun dengan masa tenggang selama 24 bulan.

"Diharapkan ekonomi dapat segara pulih dan bergerak. Sehingga dapat menghindari kemungkinan resesi dan mengatasi pandemik. Semoga pinjaman ini dapat memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi Provinsi Banten," kata Edwin.

2. Pemprov lakukan kerja sama untuk penanganan COVID-19

Tenaga kesehatan memakai Alat Pelindung Diri (APD) mengambil tes swab dari pekerja pabrik tepung, di tengah penyebaran penyakit virus korona (COVID-19) di desa Moriya pinggiran kota Ahmedabad, India, Senin (14/9/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Amit Dave)

Pemprov Banten melakukan kerja sama Pembiayaan Daerah untuk Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi di Provinsi Banten. Kerja sama ini sebagai salah satu upaya Pemprov Banten mencapai target RKPD Perubahan 2020. Pinjaman daerah akan dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif dan pemulihan ekonomi di Provinsi Banten.

Sesuai dengan tema RKP 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan penekanan kepada prioritas nasional, yaitu infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Pemprov Banten menetapkan tema RKPD perubahan 2020 Provinsi Banten adalah pemulihan ekonomi dan sosial.

Tema itu menjadi landasan untuk mencapai tema RKPD 2021 Provinsi Banten, yaitu Akselerasi Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemantapan Infrastruktur. Untuk itu prioritas Provinsi Banten yang ketiga adalah penguatan interkonektivitas melalui pembangunan infrastruktur menjadi sangat vital dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.

3. Banten provinsi baru dengan tingkat kemandirian di posisi dua

Gubernur Banten Wahidin Halim (Instagram/ wh_wahidinhalim)

Sebagai daerah pemekaran, tingkat kemandirian daerah Provinsi Banten berada di posisi nomor dua. Demikian pula dengan pengelolaan pencegahan korupsi Pemprov Banten mendapatkan anugerah posisi ketiga dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Gubernur Banten, pelaksanaan program diharapkan bisa memungkinkan Pemprov Banten untuk mencegah Banten masuk ke dalam resesi dan memastikan target RKPD Perubahan 2020 Provinsi Banten terkait LPE bisa mencapai 1,5 dan IPM bisa 72,80 dengan kondisi jalan dan jembatan mantap mencapai 100 persen, dan unit sekolah baru yang terbangun 4 unit.

Pinjaman daerah yang diajukan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ketahanan pangan.