Harga Gas Industri Naik, Ribuan Buruh di Banten Terancam PHK Massal
- Ribuan buruh di Banten terancam PHK akibat penerapan skema harga gas bumi baru oleh pemerintah.
- Perusahaan mulai mengurangi produksi dan gaji tidak dibayarkan penuh karena harga gas nasional naik drastis.
- 7 sektor industri yang bergantung pada gas telah menurunkan produksi hingga 50%, mengancam kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha perusahaan.
Serang, IDN Times - Ribuan buruh di Provinsi Banten terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penerapan skema baru harga gas bumi tertentu (HGBT) bagi industri oleh pemerintah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) Afif Johan dalam pertemuan serikat buruh di Kota Serang, Rabu (28/5/2025).
1. Saat ini sudah mulai terasa karena adanya pengurangan produksi
Bahkan, Arif menyampaikan, dampaknya sudah mulai terasa karena perusahaan mulai mengurangi produksi, hingga gaji tak full dibayarkan karena harga gas nasional naik dari USD 6 per MMBTU menjadi USD 16,67 per MMBTU.
"Sektor paling terdampak itu adalah pabrik keramik salah satunya, kaca juga. Jika harganya (gas) tak dibendung tidak menutup kemungkinan ribuan pekerja (di PHK) di Banten ini," katanya.
2. Ada 7 sektor industri yang bergantung ke gas
Selain ancaman PHK, Afif mengatakan 7 sektor industri yang bergantung pada gas seperti industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet mulai menurunkan produksi mencapai 50 persen.
"Sehingga dampaknya juga ada penurunan kesejahteraan bagi kaum pekerja maupun permasalahan-permasalahan krusial yang diakibatkan adanya kenaikan gas ini," katanya.
3. Kondisi diperparah dengan defisit ketersediaan obat
Arif menuturkan, kondisi tersebut juga diperparah terjadinya devisit ketersediaan gas untuk industri di wilayah Barat, termasuk Provinsi Banten sehingga suplai pada perusahaan hanya mencakup sampai 54 hingga 70 persen saja.
Sedangkan sisa kebutuhan gas, perusahaan harus mendapatkannya dengan harga lebih tinggi atau komersil USD 16,77 per MMBTU.
"Ini lah yang akhirnya mengakibatkan biaya produksi perusahaan menjadi meningkat dan kelangsungan usaha mereka terancam dan daya saing mereka turun dan (efeknya) menyasar kepada kaum pekerja," kata pria yang juga menjabat Wakil Ketua Tripartit Nasional itu.
Oleh karena itu, Afif meminta kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk turun tangan menangani permasalah yang akan mengancam bertambahnya jumlah pengangguran.
"Mencegah terjadinya PHK massal yang lebih luas dan masalah persoalan sosial yang lebih luas," katanya.
