Ketepatan Waktu Garuda Capai 96,2 Persen Untuk Penerbangan Haji

Wamildan menyampaikan bahwa keberhasilan dalam perbaikan layanan penerbangan haji tahun 2025 merupakan kerja sama seluruh lini operasional perusahaan. Hal tersebut juga merefleksikan langkah perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan pada aspek pelayanan dan ketepatan jadwal penerbangan.

“Capaian ini merupakan buah dari kolaborasi seluruh elemen operasional—dari awak kabin dan kokpit, teknisi, petugas haji, hingga petugas darat—yang senantiasa menunjukkan karya terbaiknya bagi perusahaan," jelasnya.

Wamildan mengungkapkan, fase kepulangan penerbangan haji Garuda Indonesia ditutup dengan penerbangan kelompok terbang (kloter) 94 embarkasi Solo yang mengangkut 353 jemaah melalui nomor penerbangan GA-6494, yang telah tiba di Bandara Internasional Adi Soemarmo, Solo, pada Jumat (11/7/2025) pukul 04.10 WIB. Sebelumnya, kloter 95 Solo yang merupakan kloter terakhir juga telah mendarat dengan selamat di Solo pada Jumat (11/7/2025) pukul 03.56 WIB.

"Kesuksesan tahun ini bukan semata capaian operasional, tetapi juga wujud semangat para insan Garuda Indonesia untuk terus bersama-sasma memberi makna dalam setiap layanan yang kami hadirkan," ungkapnya.

Wamildan menyebutkan, terselesaikannya operasional penerbangan haji tahun ini menjadi bukti komitmen Garuda Indonesia untuk terus menghadirkan layanan penerbangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, yang telah menjadi bagian fundamental perusahaan selama lebih dari tujuh dekade sebagai national flag carrier.

"Ke depannya, Garuda Indonesia akan terus memperkuat langkah transformasi melalui perbaikan berkelanjutan dan beragam inovasi untuk memastikan terjaganya standar layanan terbaik kami sebagai maskapai kebanggaan bangsa,” tutupnya.

Diketahui, pada 2024, secara keseluruhan Garuda Indonesia mencatatkan OTP sebesar 77,6 persen. Sedangkan pada 2023 adalah 84,92 persen.

"Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas sinergi yang baik dengan para pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, otoritas bandara, regulator, serta mitra layanan darat dan udara,” lanjut Wamildan.