Permendes mengatur soal pembiayaan dan disetujui lintas kementerian
Permendes akan mengatur unit bisnis Koperasi Merah Putih
Sudah ada 80 ribu lebih Koperasi di seluruh Indonesia
Tangerang, IDN Times - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan, Peraturan Menteri Desa (Permendes) tentang mekanisme persetujuan Kepala Desa untuk pembiayaan Koperasi Merah Putih sudah ditandatangani. Dengan Permendes itu, pemerintah berharap, pelaksanaan Koperasi Merah Putih akan lebih jelas.
"Proses harmonisasinya sudah selesai jadi dalam satu minggu kemarin itu," kata Yandri, Selasa (12/8/2025) di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta.
Menteri Yandri mengungkapkan, dalam Permendes tersebut, akan juga mengatur mengenai bagaimana kewajiban persetujuan dalam usul pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih dalam hal ini proposal bisnisnya. Permendes tersebut juga telah disepakati oleh lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Menteri Sekretariat Negara, dan Menteri Koperasi.
"Itu sudah beberapa hari ini diharmonisasi dan sudah disepakati," jelasnya.
Menteri Yandri mengungkapkan, Permendes tersebut juga akan menjadi pedoman pelaksana Koperasi Merah Putih dalam menyusun unit bisnisnya. Hal tersebut, akan membuat para pelaksana Koperasi Merah Putih bisa menentukan bisnis yang akan dijalani dan diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan di Bank Himbara.
"Misal contoh mereka mau buka bisnis pupuk, LPG, Sembako itu terdapat mekanismenya. Bagaimana cara mengajukan proposal, total anggaran besaranya, form apa yang harus mengambil keputusan itu di Permendes akan didetailkan," jelasnya.
Meski begitu, pihaknya masih menunggu Menteri Hukum untuk mengesahkan hal tersebut agar bisa di-undangkan. Sehingga kalau sudah resmi bisa selesai dan disiapkan sebelum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025 mendatang.
"Jadi ini disiapkan sebagai kado kepada Desa di Indonesia, artinya setelah kemarin badan hukum selesai sekarang sudah masuk tahap yang bisa menentukan. Dimana tahap ini semua Koperasi Merah Putih bisa menyusun semua proposal bisnisnya," tuturnya.
Untuk diketahui, saat ini sudah ada sekitar 80 ribu lebih Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia yang terbentuk. Saat ini, para Koperasi Merah Putih tersebut tengah menunggu dicatatkan oleh lembaran negara.
"Jadi sekarang tinggal menunggu perundanganya dengan mengeluarkan nomor lembaran negaranya baru bisa saya teruskan kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, pengurus koperasi desa, badan pusat desa dan gubernur," katanya.