Nasib PT ABM di Ujung Tanduk, Wagub: Ada Kebocoran Dana

Namun, ia menyebut hingga kini belum mendapatkan laporan yang jelas terkait status sisa modal puluhan miliar rupiah yang diminta diblokir tersebut. Keputusan pemblokiran lantaran ia mengaku telah mengidentifikasi ada yang tak beres soal pengelolaan keuangan dan kinerja usaha PT ABM.

"Karena dari awal saya lihat manajemennya bermasalah. Ada something wrong. Ada yang korup, ada yang bocor,” katanya.

Meski menilai kondisi PT ABM kritis, Dimyati menegaskan bahwa Pemprov Banten tidak akan membubarkan BUMD itu. Menurutnya, pembubaran justru berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah daerah.

“Saya dan Pak Andra nggak akan ada yang dibubarkan. Kalau dibubarkan, pemerintah provinsi Banten bisa rugi. Nanti kena default, banyak masalahnya,” katanya.

Solusi yang ia dorong adalah perbaikan total pada struktur dan sistem manajemen perusahaan. “Manajemennya harus bagus, harus handal. Dasarnya bukan like and dislike, bukan kelompok, bukan kepentingan partai politik atau pribadi. Ini harus kepentingan yang lebih besar,” tuturnya.

Dimyati memastikan proses evaluasi tidak hanya bersifat kosmetik. Ia menyebut akan mengganti seluruh manajemen ABM jika diperlukan. “Kalau ada yang bagus, ya kita perbaiki,” katanya.

Ia berharap perombakan ini dapat mengembalikan fungsi BUMD sebagai penggerak ekonomi, sekaligus sumber pendapatan bagi daerah. Dimyati juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam mengelola BUMD-BUMD di Banten agar tidak terus merugi dan kembali menjadi beban daerah.