Serang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan tambahan modal PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk atau Bank Banten sebesar Rp1,7 triliun. Modal ini untuk memenuhi aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang modal inti bank.
Penambahan modal itu tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penambahan Penyertaan Modal ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk ke DPRD Provinsi Banten.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, penguatan permodalan tersebut untuk memenuhi modal inti. Diketahui bank pelat merah itu saat ini memang kurang modal inti, yang diwajibkan oleh OJK sebesar Rp3 triliun sesuai Pasal 8 Ayat 5 Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bank Pembangunan Daerah. Saat ini modal inti Bank Banten tercatat hanya sebesar Rp1,24 triliun.
Selain, kata dia, untuk memenuhi ketentuan tersebut, Bank Banten sedang melakukan kerja sama dengan Bank Jatim (BJTM) dalam skema Kelompok Usaha Bank (KUB).
"Pemerintah Provinsi Banten telah merealisasikan penyertaan modal sebesar sekitar Rp 2,1 triliun dan telah merencanakan penambahan hingga Rp1,7 triliun," kata Andra setelah rapat Paripurna pembahasan Raperda Penyertaan Modal Bank Banten di DPRD Banten, Selasa (3/6/2025).
Selain uang, Pemprov Banten juga akan memberikan aset tanah dan bangunan miliknya senilai Rp139.569.320.000 kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.
"Optimalisasi aset non-produktif daerah yang diarahkan untuk mendukung struktur modal Bank Banten tanpa membebani APBD secara berelebihan," katanya.
Andra menegaskan, Pemprov Banten harus memberikan dukungan modal untuk keberlangsungan Bank Banten yang telah melalui krisis panjang, bahkan sejak pendiriannya. Saat ini, bank plat merah itu tengah berusaha untuk bisa menjadi bank yang bisa menjadi andalan ekonomi Provinsi Banten.
"Banyak hal yang sudah kita lakukan, salah satunya adalah perombakan susunan direksi dan komisaris," katanya.