Kota Tangerang, IDN Times - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang 2020 lalu diklaim telah melampaui 90 persen. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Tangerang, Herman Suwarman.
Namun, dia belum dapat menjelaskan secara kongkret soal serapan APBD tersebut. "Belum evaluasi lagi, belum begitu jelas laporannya tapi sudah di atas 90 persen," kata Herman, Rabu (13/1/2021).
Herman mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang telah menyiapkan upaya untuk mempercepat serapan APBD di 2021. Salah satunya dengan melakukan lelang yang disegerakan.
"Pak wali (Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah) yang sudah instruksikan lelang segera, pengadaan supaya segera dilelang di awal tahun. Bahkan pak wali bilang di akhir Desember sekarang sudah ambil langkah untuk mempercepat penyerapan," kata dia.
Sehingga hal ini tidak ada pengendapan anggaran. Seperti yang terjadi di tahun sebelumnya.
"Kan kemarin (tahun 2020) ada yang dilakukan di akhir tahun jadi pak wali bilang kegiatan yang bisa dilaksanakan di awal ya di awal jangan numpuk di akhir tahun. Jangan sampai ada pengendapan di akhir tahun," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengungkapkan realisasi pendapatan telah mencapai 101,09 persen. Sementara belanja terserap 86,48 persen.
"Angka sementara, karena proses rekon dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) belum selesai," ungkapnya.
Sementara untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) mencapai Rp588.438.744.784. Jumlah itu terdiri dari saldo Kas Daerah (Kasda) sebesar
Rp 512.314.539.857. Kemudian saldo non Kasda sebesar Rp 76.124.204.927
antara lain dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Rp 14.174.627.604, BLUD Rumah Sakit Umum (RSU), 61.474.905.670, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp212.871.979, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Rp 49.528.197, dan BOS SD Rp212.271.477.
Gatot menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya Silpa, yakni pelampauan pendapatan daerah, Tidak terealisasi pendapatan lain, dan realisasi belanja di bawah anggaran karena efisiensi.
"Pelampauan pendapatan daerah sebesar Rp 188. 942.625.742, Tidak terealisasi pendapatan lain yah sah sebesar Rp 100.271.601.011, Tidak terealisasi pendapatan transfer pusat Rp 44.656.994.825, dan realisasi belanja di bawah anggaran Rp 544. 424.714.878," ungkapnya.