1 Tahun Menjabat, Prabowo-Gibran Dinilai Sedang Reset Kebijakan Migas

Menurut dia, banyak proyek energi yang kini dievaluasi kembali agar tidak menjadi lahan permainan para makelar energi yang selama ini menguasai rantai bisnis migas dan tambang di Indonesia.

“Selama para makelar itu masih kuat, siapa pun menterinya akan sulit membawa perubahan. Karena itu, langkah penertiban dari Presiden harus kita dukung,” ujarnya.

Adib juga menilai, pencabutan dan pengembalian izin tambang yang marak dilakukan Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia dalam setahun terakhir merupakan bagian dari upaya menegakkan regulasi yang lebih tegas. Ia mencontohkan kasus tambang di Raja Ampat yang dinilainya menjadi pelajaran penting agar izin usaha tidak lagi diberikan sembarangan.

“Masalahnya bukan pada kurangnya aturan, tapi lemahnya penegakan. Jadi, langkah pemerintah menertibkan izin dan memastikan pembangunan smelter adalah hal yang tepat,” kata dia.

Adib menambahkan, salah satu tantangan terbesar pemerintah adalah menghadapi narasi negatif di media sosial yang sering menyesatkan publik.

“Potongan video atau pernyataan dipelintir, lalu menciptakan diksi yang salah di publik. Padahal, kebijakan belum tentu seburuk yang dibayangkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, tata kelola tambang dan energi yang transparan adalah fondasi menuju kedaulatan nasional.

“Tambang boleh dilakukan, asal diatur ketat dan hasilnya kembali untuk rakyat. Kalau semua diatur dengan benar, maka tidak ada yang salah dari tambang,” pungkas Adib.

Sementara itu, pengamat energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio menilai, kebijakan hilirisasi tambang dan pembangunan enam smelter timah senilai Rp 7 triliun adalah bukti bahwa pemerintah mulai serius membangun kedaulatan sumber daya alam.

“Kalau bahan mentah kita olah sendiri, nilai tambahnya jauh lebih besar. Pajaknya kembali ke negara, bukan ke perusahaan asing,” ujarnya.

Namun demikian, Subhkan mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap praktik rente dan monopoli di sektor tambang.

“Kita harus pastikan pendapatan negara dari tambang betul-betul masuk kas negara, bukan bocor di tengah jalan. Untuk itu, dibutuhkan audit independen dan sistem pengawasan berbasis teknologi,” katanya.