Perairan Ujung Kulon Sudah Ditetapkan WUP Tambang Oleh Menteri ESDM

Kementerian ESDM menetapkan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan melalui Kepmen yang berlaku sejak 12 Februari 2026.
Peta lampiran Kepmen menunjukkan seluruh perairan sekitar Ujung Kulon diarsir sebagai WUP, bagian dari tiga kategori wilayah pertambangan di Banten.
Dinas ESDM Banten menyatakan penetapan dilakukan lewat koordinasi lintas lembaga; izin tambang tetap bergantung pada tata ruang serta PKKPR kabupaten dan kota.
Pandeglang, IDN Times - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan kawasan laut di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai kawasan Wilayah Usaha Petambangan (WUP).
Hal tersebut seperti tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM tentang penetapan Wilayah Usaha Pertambang di Provinsi Banten yang berlaku mulai 12 Februari 2026.
Berdasarkan peta lampiran Kepmen ESDM tersebut, terlihat bahwa seluruh perairan sekitar Ujung Kulon diarsir dengan warna krem yang dijelaskan dalam legend peta sebagai Wilayah Usaha Pertambangan.
1. Kepmen WUP Provinsi Banten ditetapkan setelah koordinasi dengan pemerintah daerah

Kepala ESDM Banten Ari James (Dok. Khaerul Anwar) Saat dikonfirmasi perihal tersebut, Kepala Dinas ESDM Banten, Ari James Faraddy mengatakan, penetapan WUP oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini berdasarkan sudah dikoordinasikan oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
"Wilayah pertambangan di Banten ada tiga. Kemarin berdasarkan Kepmen ESDM, Kepmen-nya Kepmen ESDM kalau tidak salah, di Februari kemarin, kita ada tiga, yaitu WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), dan WPN ," kata Ari James, dikutip Senin (16/11/2026).
2. Soal pelaksanaan izin tambang dikembalikan ke tata ruang kabupaten kota

Salah satu titik eksplorasi tambang di Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak (IDN Times/Muhamad Iqbal) Ari menyebut, bahwa penetapan ini dilakukan setelah dilakukan rapat-rapat koordinasi lintas lembaga. "Kami ingin mengetahui masukan dari teman-teman kabupaten/kota terkait dengan tata ruang wilayah masing-masing," kata dia.
Meski begitu, Ari mengatakan bahwa kawasan yang sudah ditetapkan sebagai WUP oleh Menteri ESDM dalam hal pemanfaatan untuk pertambangannya dikembalikan pada penetapan tata ruang yang dilakukan pemerintah di tingkat kabupaten dan kota,
"Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota, itu terkait dengan ITR dan PKKPR-nya (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang," ungkapnya.



















