Diterpa Kasus Korupsi, PT ABM Gandeng Kejati Banten Benahi Tata Kelola

Direktur Keuangan PT ABM, Roland Azerwin, mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan memperbaiki sistem pengelolaan internal agar lebih profesional dan sesuai ketentuan hukum.

"Kami dari PT ABM pada hari ini sedang berkolaborasi dengan Kejaksaan terkait bagaimana kolaborasi ini bisa memperbaiki tata kelola PT ABM. Kami juga akan dibantu oleh Kejaksaan untuk penegakan hukum. Jadi, konteksnya adalah kolaborasi dan sinergi dengan Kejaksaan," kata Roland.

Menurutnya, Kejati Banten diharapkan dapat memberikan edukasi hukum kepada jajaran direksi, manajemen, hingga seluruh pegawai PT ABM. Selain itu, perusahaan juga ingin membuka ruang konsultasi terkait berbagai aturan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis.

"Jadi yang dibahas poin-poinnya adalah bagaimana Kejaksaan turut membantu memberikan edukasi hukum, mengenai tata kelola juga. Tentunya mengenai penegakan hukum, Kejaksaan juga akan mendukung ABM," ujarnya.

Meski datang di tengah sejumlah perkara korupsi yang menyeret perusahaan, Roland menegaskan pertemuan tersebut tidak membahas penanganan kasus maupun pengembalian kerugian negara. Menurutnya, pertemuan itu masih sebatas penjajakan untuk membangun komunikasi dan memperoleh masukan dari Kejati Banten.

"(Pengembalian kerugian negara dan sejumlah kasus) itu tidak dalam konteks ini. Di sini konteksnya kolaborasi saja. Kami lebih ingin mendapatkan insight positif dari Kejaksaan," katanya.

Roland mengungkapkan, Kejati Banten juga menawarkan program edukasi hukum bagi seluruh unsur di lingkungan PT ABM. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara berkala maupun berdasarkan jadwal yang disepakati kemudian.

Selain edukasi hukum, pembenahan tata kelola perusahaan juga akan dilakukan secara menyeluruh. Manajemen PT ABM nantinya dapat berkonsultasi dengan kejaksaan apabila menemukan aturan atau ketentuan yang perlu dipahami dalam menjalankan kegiatan usaha.

"Jadi tata kelola ini sifatnya banyak. Tentunya penataannya secara komprehensif. Pihak Kejaksaan juga sempat bilang nanti kalau ada aturan atau ketentuan segala macam bisa dikonsultasikan kepada Kejaksaan," jelasnya.

Ia mengakui, pertemuan tersebut belum masuk pada tahap evaluasi internal perusahaan. Komunikasi yang dibangun masih sebatas penjajakan kerja sama.

"Kortesi ini ibaratnya penjajakan untuk sinergi dan kolaborasi. Tidak ada evaluasi internal PT ABM, tetapi kami akan lebih banyak berkomunikasi. Kejaksaan juga memberikan dukungan," tuturnya.

Manajemen berharap dukungan Kejati Banten dapat menjadi modal untuk membangun kembali perusahaan agar lebih sehat dan profesional. PT ABM juga ditargetkan mampu menghasilkan keuntungan serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Banten.

"Apapun yang terjadi, Kejaksaan menjadi modal kuat bagi ABM untuk bisa menjalankan bisnis dengan baik dan benar. Kami sedang menata semuanya. Tentunya bisnis kami harus proper, layak, dan bagus sehingga menciptakan ABM yang kuat, bersih, serta menjadi penyumbang PAD Provinsi Banten," katanya.

Saat ini dua perkara korupsi ditangani Kejati Banten dan berkaitan pengelolaan PT ABM. Pertama, kasus korupsi pengadaan minyak goreng yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp20,4 miliar. Perkara tersebut telah diputus pengadilan. Mantan Plt Direktur Utama PT ABM, Yoga Utama, divonis enam tahun penjara. Sementara Direktur PT KAN, Andreas Andrianto Wijaya, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

Terbaru, Kejati Banten juga menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerja sama pengadaan sembako dengan pihak swasta pada periode 2021-2022.

Pengadaan tersebut meliputi minyak goreng, gula, tepung, dan sejumlah komoditas lainnya. Ketiga tersangka masing-masing merupakan mantan pejabat PT ABM berinisial TBM serta dua pihak swasta berinisial AS dan AN. Mereka diduga terlibat dalam perkara korupsi pengelolaan keuangan PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) periode 2020-2024.