Upah Relawan SPPG di Banten Dipotong Hingga 30 Persen

Ketentuan tersebut membuat sejumlah pengelola SPPG harus menyesuaikan jumlah tenaga kerja. Di beberapa daerah, kebijakan serupa bahkan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) relawan, seperti yang terjadi di Jawa Barat hingga Jawa Timur.

Namun, sejumlah SPPG di Banten memilih mempertahankan relawan dengan menerapkan sistem kerja bergiliran. Konsekuensinya, pendapatan yang diterima para pekerja ikut berkurang.

Kepala SPPG Koroncong Bangkonol, Kabupaten Pandeglang, Ridwan Hidayat mengatakan, pihaknya memilih mengurangi upah relawan dibandingkan melakukan PHK. Keputusan tersebut diambil setelah pengelola berkoordinasi dengan para pekerja.

Sebelumnya, SPPG Koroncong Bangkonol memiliki 47 relawan. Namun, satu orang mengundurkan diri karena dinilai sudah tidak produktif dan kerap mengalami sakit. Dengan demikian, tersisa 46 relawan untuk melayani 2.517 penerima manfaat.

Berdasarkan ketentuan BGN, SPPG tersebut membutuhkan 42 relawan setiap hari. Artinya, terdapat kelebihan empat orang dari kebutuhan tenaga kerja harian.
Untuk menyiasatinya, pengelola menerapkan jadwal kerja bergiliran di setiap divisi. Tidak semua relawan masuk setiap hari dan mereka mendapat tambahan jatah libur di luar Sabtu dan Minggu.

"Jadi nominal gaji yang diturunkan. Turun hampir 30 persen. Dari Rp120 ribu sekarang jadi cuma Rp85 ribu per hari," kata Ridwan, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, pengaturan giliran kerja diterapkan mulai dari divisi persiapan bahan makanan, pengolahan, hingga pemorsian. Jumlah pekerja yang masuk setiap hari disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bagian.

Tim persiapan yang sebelumnya berjumlah tujuh orang, misalnya, kini hanya diisi enam orang dalam satu hari kerja. Begitu pula tim pengolahan dan pemorsian yang masing-masing sebelumnya berjumlah 10 orang, kini hanya sembilan orang yang masuk setiap hari.

Selain pemangkasan upah, Ridwan mengaku pembatasan biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat juga memberatkan pengelola dapur.

" Sebenarnya perihal pagu operasional yang Rp3.000 itu sangat-sangat memengaruhi operasional dapur," ujarnya.

Pola serupa diterapkan di SPPG Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Kepala SPPG Cimanuk, Ahmad Daerobi mengatakan, dapurnya melayani sekitar 2.660 penerima manfaat. Berdasarkan ketentuan BGN, jumlah relawan yang dibutuhkan sebanyak 42 orang setiap hari.
Namun, pengelola memilih mempertahankan 47 relawan yang selama ini bekerja di dapur tersebut. Mereka kemudian diatur secara bergiliran sehingga hanya 42 orang yang bekerja setiap hari.

"Jadi tetap yang kerja itu 47, cuma nanti yang bakal dapat gaji cuma 42 orang. Nah, nanti gaji dari 42 orang itu dibagi ke 47," kata Ahmad.

Skema tersebut berdampak terhadap pendapatan relawan. Sebelumnya, mereka menerima upah sekitar Rp125 ribu per hari. Setelah penyesuaian, upah yang diterima rata-rata menjadi Rp100 ribu per hari.

Ahmad mengatakan, kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pengelola dan relawan. Sebelum menerapkannya, ia sempat menawarkan sejumlah opsi, termasuk kemungkinan mengurangi jumlah pekerja melalui PHK.

"Ya, kemarin saya rapat sama relawan. Kebetulan saya kasih opsi mau ada yang dikurangin, yang di-PHK gitu kan karena memang gajinya dikurangin. Eh, mereka pada setujunya dikurangin gajinya," katanya.

Menurut Ahmad, ketentuan baru BGN tidak secara langsung memerintahkan pengelola SPPG melakukan PHK. Aturan tersebut hanya menetapkan batas kebutuhan relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat. Sementara keputusan mengurangi pekerja atau menerapkan sistem kerja bergiliran diserahkan kepada masing-masing pengelola dapur.

"Jadi kembali lagi kepada kebijakan dapur masing-masing," ujarnya.

Ia menambahkan, penyesuaian anggaran juga berdampak terhadap kebutuhan biaya lain, mulai dari pembayaran listrik hingga operasional sehari-hari. "Ya sangat-sangat berpengaruh, dari mulai biaya gaji relawan, terus biaya operasional yang lainnya, listrik segala macam kan pasti kepengaruh itu," katanya.

Meski demikian, Ahmad memahami kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai, pembatasan biaya operasional berdasarkan jumlah penerima manfaat dapat membantu mengontrol pengeluaran setiap dapur. Sebelumnya, pengelola memiliki keleluasaan menggunakan anggaran operasional sepanjang disertai nota dan pertanggungjawaban.

"Cuma kan memang ini efisiensi dari BGN. Sebetulnya memang kebijakan ini sudah tepat karena memang dari awal kan kita cost operasional berapa pun yang dikeluarkan yang penting nota dan pertanggungjawaban sesuai," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN Banten, Asep Rohiyan mengatakan, pihaknya belum menerima laporan PHK relawan secara masif akibat pemberlakuan aturan baru tersebut.

BGN Banten justru mendorong pengelola SPPG menerapkan sistem kerja bergiliran atau shifting dan rolling untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja. "Kami di Banten fokusnya itu tidak menjadikan pemecatan sebagai alternatif solusi. Tapi kami lebih mengedepankan kepada pengaturan atau manajemen yang lain, contohnya tadi shifting atau rolling," kata Asep.

Menurutnya, pengelola SPPG tetap bisa mempertahankan relawan melalui pengaturan jadwal kerja yang disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan anggaran yang tersedia. Dengan begitu, penyesuaian tidak harus berujung pada pemberhentian pekerja.

Asep mengakui, sejumlah kepala SPPG telah berkonsultasi dengan jajaran BGN mengenai langkah yang bisa ditempuh untuk menyesuaikan jumlah relawan. Namun, hingga kini pihaknya belum menerima laporan PHK secara masif.

"Kami belum menerima laporan yang masif gitu," ujarnya.

Meski demikian, ia tidak menampik kemungkinan adanya relawan yang memilih mengundurkan diri karena pendapatannya berkurang. Namun, keputusan tersebut harus berasal dari relawan yang bersangkutan dan tidak boleh ada unsur paksaan dari pengelola.

Terkait pembatasan biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat, Asep menjelaskan, ketentuan tersebut sebenarnya bukan aturan baru. Sebab, batas anggaran itu merupakan ketentuan awal yang pernah diberlakukan BGN.

Dalam perkembangannya, BGN sempat menerapkan sistem at cost atau penggunaan anggaran sesuai kebutuhan. Melalui skema tersebut, pengeluaran operasional tidak terpaku pada batas Rp3.000 per porsi. Namun, kebijakan itu kini kembali pada ketentuan awal seiring perubahan arah kebijakan pimpinan BGN. Pembatasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi sekaligus pengawasan penggunaan anggaran program MBG.

Asep memahami munculnya keluhan dari sejumlah kepala SPPG. Sebab, sebelumnya pengelola memiliki keleluasaan lebih besar dalam menggunakan anggaran operasional.

"Kalau keluhan sih pasti ada, Pak, karena juga namanya proses adaptasi. Kami juga memang memahami bahwa sebelum-sebelumnya kami lebih leluasa karena sistemnya at cost," katanya.

Ia meminta seluruh kepala SPPG mengoptimalkan kemampuan manajerial agar pelayanan program tetap berjalan meskipun anggaran lebih terbatas. "Memang diperlukan kemampuan manajerial dari kepala SPPG untuk bagaimana caranya mengatur, supaya program terlaksana tapi juga dengan anggaran yang lumayan terkontrol," ujarnya.