1.500 Keluarga di Kota Tangerang Terima Bansos Pemprov Banten

Kota Tangerang mendapatkan alokasi 1.500 KPM dari total 16.311 keluarga penerima bantuan sosial di Provinsi Banten. Penyaluran dilakukan secara bertahap agar bantuan dapat diberikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.

Pada tahap pertama, sebanyak 709 keluarga mulai menerima bantuan pada November 2026. Sementara itu, penyaluran tahap kedua menyasar 791 keluarga lainnya pada Desember 2026. Dengan pembagian tersebut, seluruh alokasi 1.500 KPM untuk Kota Tangerang dijadwalkan tersalurkan hingga akhir tahun.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, bantuan sosial tidak hanya ditujukan untuk meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga berharap program tersebut dapat menjadi salah satu pijakan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun kemandirian ekonomi.

“Kami percaya bahwa dengan penyaluran kepada penerima yang tepat, bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat dan mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi,” ujar Andra.

Pemprov Banten juga berencana memperluas jangkauan perlindungan sosial pada tahun mendatang. Andra mengatakan, pemerintah provinsi telah mengusulkan penambahan jumlah penerima manfaat untuk program bantuan sosial pada 2027.

Menurutnya, jumlah penerima saat ini belum tentu mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkan dukungan sosial. Karena itu, penambahan penerima diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan.

“Angka ini mungkin belum mencakup sebagian besar masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

Meski demikian, perluasan penerima manfaat tetap membutuhkan proses pendataan dan penetapan sasaran yang tepat. Dengan begitu, bantuan sosial dapat menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan dan mengurangi risiko ketidaktepatan penyaluran.

Wali Kota Tangerang, Sachrudin, mengapresiasi dukungan Pemprov Banten melalui program Jaminan Sosial Keluarga. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah diperlukan agar perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Sachrudin berharap bantuan tersebut tidak hanya membantu keluarga memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang. Karena itu, pemberian bansos perlu berjalan beriringan dengan program pemberdayaan usaha produktif dan perluasan akses pendidikan.

“Harapannya, bantuan ini tidak hanya meringankan kebutuhan keluarga saat ini, tetapi juga menjadi dorongan untuk membangun kemandirian ekonomi. Hal ini perlu berjalan beriringan dengan dukungan pemberdayaan usaha produktif dan akses pendidikan yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah daerah,” ungkap Sachrudin.

Dia juga menekankan pentingnya ketepatan data dalam menentukan penerima bantuan. Menurutnya, pendataan yang akurat menjadi salah satu faktor utama agar bantuan tidak salah sasaran dan benar-benar diterima oleh keluarga yang berhak.

“Karena itu, sinergi pemerintah provinsi dan daerah, didukung ketepatan data serta penyaluran, harus terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat yang terbantu,” tegasnya.

Dengan alokasi 1.500 keluarga pada 2026 dan usulan penambahan penerima pada tahun berikutnya, pemerintah berharap jangkauan perlindungan sosial di Kota Tangerang dan wilayah Banten semakin luas. Namun, efektivitas program tetap bergantung pada ketepatan pendataan, penyaluran, serta dukungan pemberdayaan agar keluarga penerima manfaat dapat meningkatkan kemandirian ekonomi.