104 rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak sudah ditindaklanjuti dengan sesuai
40 rekomendasi dari 50 temuan BPK belum ditindaklanjuti dengan sesuai, terbanyak pada tahun 2024
Salah satu temuan yang masih dalam proses tindak lanjut adalah realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada dua perangkat daerah
Lebak, IDN Times - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat, sebanyak 104 rekomendasi BPK atas temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak dari tahun 2020 hingga 2024 sudah ditindaklanjuti dengan sesuai.
Angka tersebut berasal dari 151 rekomendasi atas 50 temuan BPK atas laporan keuangan wilayah yang dipimpin klan dinasti politik Jayabaya tersebut.
Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran ini juga disebutkan, ada 40 rekomendasi dari 50 temuan BPK yang belum ditindaklanjuti dengan sesuai.
Adapun rekomendasi terbanyak yang disampaikan BPK terjadi pada tahun 2024 dengan 54 rekomendasi dari 11 temuan.
Salah satu temuan dan rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut yakni temuan atas realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada dua perangkat daerah yang tidak sesuai spesifikasi kontrak.
BPK merekomendasikan Bupati Lebak agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebanyak 13 paket pekerjaan sebesar Rp2.765.408.798,77 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).