Tangerang, IDN Times - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi menyebut 2.000 buruh pabrik dari sektor persepatuan sudah mulai dirumahkan oleh tiga perusahaan di wilayah tersebut.
Hal itu dikarenakan bahan baku yang mulai sulit didapatkan serta penjualan yang mulai menurun lantaran dampak wabah COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2.
Ahmad Supriyadi mengatakan, kebijakan perusahaan yang merumahkan para pekerjanya harus didukung oleh dana financial force majeure yang cukup agar hak-hak para pekerja itu tetap dibayarkan 100 persen.
"Permasalahannya nanti, kalau kebijakan itu masuk ke dalam perusahaan skala kecil maka nanti akan menimbulkan konflik. Sehingga harus terjadi musyawarah pekerja dan perusahaan, dan ini belum tentu dapat tercapai dengan baik," jelasnya kepada IDN Times, Kamis (9/4).
Pemerintah, lanjut Supriyadi, sangat diharapkan untuk membuat aturan yang dapat dijalankan seluruh perusahaan di Kabupaten Tangerang, dengan tidak mengorbankan aspek ekonomi para buruh. Selain itu, ia juga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, untuk ikut andil dalam menanggulangi dampak COVID-19 di perusahaan.
"Jika mungkin pemerintah juga dapat mengalokasikan anggaran tertentu, semacam subsidi-subsidi untuk para warga yang secara ekonomi terdampak wabah penyakit ini," ujarnya.
Menurut Supriyadi, saat ini pihaknya mendesak Pemkab Tangerang untuk mulai mendistribusikan bantuan, berupa sembilan bahan pokok (sembako) untuk masyarakat. Karena bukan tidak mungkin, kata dia, jumlah buruh yang dirumahkan tersebut akan terus bertambah.
"Tiga perusahaan yang sudah merumahkan para pekerjanya ini adalah industri hilir. Kalau hilirnya saja sudah seperti itu, maka otomatis akan berpengaruh pada imdustri hulu. Semoga di rangkaian industri ini tidak terlalu berpengaruh, sehingga tidak berdampak para buruh," ucap Supriyadi.