APBD Banten 2027 Turun Rp590 Miliar, Program Rakyat Diklaim Aman
APBD Banten 2027 diproyeksikan Rp9,68 triliun, turun sekitar Rp590 miliar dari APBD murni 2026. Rancangan ini masih akan dibahas bersama DPRD dan nilainya berpotensi berubah.
Pendapatan daerah diproyeksikan Rp9,51 triliun, belanja Rp9,49 triliun, dengan surplus Rp13,39 miliar. Pemprov memprioritaskan sekolah gratis, BPJS, infrastruktur, dan bansos.
Penyesuaian target pendapatan dipengaruhi kenaikan kendaraan listrik, turunnya pembelian solar industri, serta penundaan dividen BUMD. Anggaran kegiatan yang tak langsung menyentuh warga dan tukin aparatur dikurangi.
Take a Deeper Reads
Serang, IDN Times - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten 2027 diproyeksikan sebesar Rp9,68 triliun. Jumlah tersebut turun sekitar Rp590 miliar dibandingkan APBD murni 2026 yang mencapai Rp10,27 triliun.
Proyeksi tersebut juga lebih rendah dibandingkan APBD Perubahan 2026 yang berada di kisaran Rp9,75 triliun.
Meski anggaran menyusut, Pemerintah Provinsi Banten memastikan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak akan dikurangi. Sebaliknya, belanja yang dinilai tidak berdampak langsung kepada masyarakat akan dipangkas.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, angka Rp9,68 triliun tersebut masih merupakan rancangan awal dan akan dibahas bersama DPRD Banten. Karena itu, nilai APBD 2027 masih berpotensi berubah.
"Bukan pengurangan pendapatan ya sebetulnya, emang proyeksi pendapatan kita ini segitu. Jadi enggak ada yang dikurangin. Memang proyeksinya segitu," kata Deden, Selasa (6/10/2026).
1. Pendapatan Banten diproyeksi Rp9,51 triliun
Deden Apriandhi (Dok. Khaerul Anwar) Dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp9,51 triliun. Sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp9,49 triliun.
Dengan komposisi tersebut, terdapat surplus sekitar Rp13,39 miliar yang akan digunakan untuk pembiayaan.
Deden mengatakan, angka pendapatan dan belanja tersebut masih bisa berubah setelah pembahasan bersama DPRD Banten.
"Kita belum bisa memastikan bahwa itu naik atau turun, karena ini kan baru tahap penyampaian. Nah, nanti kan pembahasan lebih detail dan lebih lanjutnya lagi, perubahan-perubahannya itu pada saat pembahasan antara eksekutif dengan legislatif," ujarnya.2. Sekolah Gratis hingga Bansos tetap jadi prioritas
ilustrasi Sekolah Rakyat (IDN Times/Sukma Mardya Shakti) Deden memastikan penurunan proyeksi APBD tidak akan berdampak pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Program sekolah gratis, BPJS, pembangunan infrastruktur melalui program Bang Andra hingga bantuan sosial tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
"Iya, terus bertambah. Sekolah gratis untuk swasta itu bertambah, karena kan nanti di tahun depan itu masuk angkatan baru ya, yang kelas 10 yang baru. Terus BPJS juga kan setiap tahun bertambah karena alhamdulillah angka kematian lebih kecil daripada angka kelahiran. Belum lagi program-program infrastruktur Bang Andra, dan bansos juga insyaallah kita akan naikkan," katanya.
"Jadi enggak ada. Enggak ada pengurangan," jelasnya.
Deden mengatakan, pemerintah bersama DPRD telah sepakat agar penyusunan anggaran lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kebutuhan aparatur.
"Yang pasti kan semua sudah bersepakat, eksekutif legislatif, bahwa anggaran dari mulai perubahan saat ini sih sampai dengan ke depan itu harus lebih mengedepankan kepentingan masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, salah satu bentuk penyesuaian dilakukan dengan mengurangi tunjangan kinerja (tukin) aparatur.
"Ya contoh konkret lah, kita kan tukin aja kita kurangin untuk kepentingan masyarakat kok. Bukan karena efisiensi, bukan karena defisit, tapi memang kami menyadari bahwa kebutuhan masyarakat lebih penting daripada kebutuhan aparatur," katanya.
Penyesuaian anggaran tersebut telah dilakukan sejak penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Sampai dengan saat ini, usulan kita sejak di KUA-PPAS itu sudah mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak menyentuh langsung ke masyarakat," katanya.3. Kendaraan Listrik Ikut Tekan Target Pendapatan
Kepala Bapenda Banten Berly Natakusumah saat menyampaikan program relaksasi bayar pajak (Dok. Khaerul Anwar) Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Berly Rizky Natakusumah mengatakan, penyesuaian target pendapatan 2027 salah satunya dipengaruhi perubahan proyeksi penerimaan dari sektor pajak kendaraan.
Menurut Berly, peningkatan pembelian kendaraan listrik hingga 30 persen turut memengaruhi target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
"Penurunan target pendapatan terdapat penyesuaian dari PKB dan BBNKB karena adanya kenaikan pembelian kendaraan listrik sampai 30 persen sedangkan tidak dikenakan tarif pajak atau nol persen," kata Berly.
Penyesuaian juga terjadi pada target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Penurunan pembelian solar industri oleh perusahaan yang mulai beralih menggunakan sumber energi lain turut memengaruhi penerimaan daerah.
"Kemudian penyesuaian target PBBKB yang terjadi karena penurunan pembelian solar industri oleh perusahaan yang beralih ke sumber energi lain itu juga berdampak," ujarnya.
Selain sektor pajak, penyesuaian target pendapatan juga mempertimbangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Sejumlah dividen badan usaha milik daerah (BUMD) kepada Pemprov Banten ditunda setelah rapat umum pemegang saham (RUPS) memutuskan laba ditahan dan baru dibayarkan pada 2027.
"Penyesuaian target juga dilakukan berdasarkan hasil pengelolaan kekayaan daerah karena dividen beberapa BUMD ke Pemprov itu ditunda dari hasil RUPS atau laba itu ditahan untuk dibayarkan di 2027," katanya.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Babar Suharso memastikan penurunan proyeksi APBD 2027 tidak akan menghentikan delapan program unggulan Gubernur Banten Andra Soni.
"Di tahun 2027 tetap berjalan program-program prioritas Pak Gubernur, ya seperti sekolah gratis, BPJS, infrastruktur, semua masih tetap berjalan tidak ada pengurangan," ujar Babar.
Babar menegaskan, seluruh program unggulan tersebut tetap menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran 2027.
