DPRD Banten Minta Penetapan WUP di Perairan TN Ujung Kulon Dievaluasi

- Komisi IV DPRD Banten meminta pemerintah mengevaluasi penetapan WUP di perairan sekitar TNUK agar selaras RTRW dan tidak mengancam ekosistem habitat badak Jawa.
- Kementerian ESDM menyatakan WUP tersebut berasal dari usulan Pemprov Banten sejak 2013, berada di luar TNUK, serta belum disertai penerbitan izin pertambangan.
- Pemprov Banten menegaskan WUP hanya menandai potensi mineral atau migas; eksplorasi tetap memerlukan kesesuaian tata ruang, zonasi, dan persetujuan lingkungan.
Serang, IDN Times – Ketua Komisi IV DPRD Banten Muhammad Nizar meminta pemerintah mengevaluasi penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kebijakan pertambangan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten maupun prinsip perlindungan kawasan konservasi.
Menurut Nizar, penetapan WUP tidak boleh hanya dilihat dari batas administratif wilayah. Pemerintah harus mempertimbangkan potensi dampak ekologis terhadap lingkungan sekitar, terutama TNUK merupakan habitat terakhir badak Jawa yang keberlangsungan ekosistemnya harus dilindungi.
"Persoalan WUP di sekitar perairan Ujung Kulon ini memang harus menjadi perhatian serius. Benar bahwa wilayah yang ditetapkan sebagai WUP berada di luar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Namun, kita tidak boleh melihat persoalan ini semata-mata dari batas administratif atau peta wilayah. Kita harus melihat potensi dampak ekologisnya secara menyeluruh, karena ekosistem tidak mengenal batas administrasi," kata Nizar, Jumat (20/11/2026).
1. DPRD minta pemerintah evaluasi keputusan Menteri ESDM

Perairan Ujung Kulon Pandeglang (Dok. Khaerul Anwar) Dia mengatakan, keberadaan WUP di luar batas kawasan taman nasional tidak serta-merta menghilangkan potensi dampak ekologis terhadap lingkungan di sekitarnya. Karena itu, pemerintah perlu memperhitungkan keterhubungan ekosistem sebelum menjalankan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam.
"TNUK merupakan kawasan konservasi strategis, terlebih menjadi habitat terakhir badak Jawa yang harus kita lindungi bersama. Jangan sampai kebijakan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah sekitarnya justru menimbulkan ancaman terhadap kelestarian ekosistem tersebut," ujarnya.
Nizar juga meminta pemerintah mengevaluasi keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menetapkan wilayah tersebut sebagai WUP. Apabila hasil kajian lingkungan menunjukkan adanya potensi ancaman serius terhadap kawasan konservasi, pemerintah harus terbuka untuk meninjau ulang, bahkan mempertimbangkan pencabutan penetapan WUP.
Selain itu, DPRD Banten akan mendorong koordinasi dengan Kementerian Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengawal aspek konservasi dan perlindungan ekosistem.
"Sinkronisasi dengan (Perda) RTRW Provinsi Banten dan pengaturan tata ruang laut juga penting dilakukan agar kebijakan pertambangan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan kawasan konservasi," katanya.
Untuk mengevaluasi keputusan Menteri ESDM, Nizar juga mendorong pelibatan Komisi XII DPR RI agar pengawasan terhadap kebijakan tersebut dapat dilakukan lintas sektor. "Untuk evaluasi Kepmen ESDM, tentu perlu melibatkan Komisi XII DPR RI agar pengawasan dan dorongan politiknya berjalan secara lintas sektor," ujarnya.2. Kementerian sebut WUP usulan Pemprov Banten
Sebelumnya, Kementerian ESDM menyebut penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK sebagai WUP merupakan usulan Pemerintah Provinsi Banten.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, penetapan wilayah tersebut memiliki dasar historis yang cukup panjang. Usulan pertama kali disampaikan Pemprov Banten pada 2013 dan mencakup wilayah usaha pertambangan di perairan laut Provinsi Banten.
Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram resmi Kementerian ESDM @kesdm, Dwi menjelaskan, usulan tersebut kemudian tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Namun, wilayah yang diusulkan Pemprov Banten saat itu dikecualikan.
Pada 2014, Pemprov Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui Kepala Dinas ESDM Banten. Usulan itu kemudian menjadi bagian dari penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali melalui Kepmen ESDM Nomor 3672 K/30/MEM/2017.
"Sehingga wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP yang tertuang kemudian dalam Kepmen Nomor 3672 K/30/MEM/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali," kata Dwi.
Penetapan tersebut kembali diperkuat melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022. Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, menurut Dwi, hanya mengulang penetapan sebelumnya sekaligus memperbaiki sebagian wilayah sesuai keputusan 2022 dan usulan Pemprov Banten.
Dwi menegaskan, wilayah yang ditetapkan sebagai WUP bukan kawasan TNUK, melainkan sebagian perairan laut di sekitarnya. Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.
Ia menjelaskan, penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Penetapan tersebut tidak serta-merta menjadi izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan pertambangan.
Setiap penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kesesuaian tata ruang, ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut, serta persetujuan lingkungan.
"Kementerian ESDM memastikan hingga saat ini belum ada izin pertambangan yang diterbitkan di kawasan TNUK maupun wilayah perairan di sekitarnya," katanya.3. Pemprov sebut WUP tak otomatis bisa dieksplorasi
Gubernur Banten Andra Soni sebelumnya menjelaskan, proses pengusulan wilayah pertambangan dilakukan secara berjenjang. Usulan tersebut melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
“Kan usulannya berjenjang (dari) kabupaten, provinsi lalu ini (Kementerian ESDM),” kata Andra.
Namun, Andra tidak menjelaskan secara terperinci komunikasi antara Pemprov Banten dan Kementerian ESDM dalam proses penetapan WUP tersebut. Ia menyarankan agar hal itu dikonfirmasi kepada Kementerian ESDM.
Andra juga menegaskan tidak semua wilayah yang masuk dalam peta wilayah pertambangan dapat langsung dimanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi.
"Jadi kita harus memastikan di mana saja wilayah kita harus memastikan bahwa tidak semua tempat yang sudah termasuk wilayah pertambangan itu bisa dieksplorasi, ya. Saya pastikan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Banten Ari James Faraddy sebelumnya menjelaskan, wilayah yang ditandai dengan arsiran warna krem dalam peta keputusan menteri tersebut memang masuk WUP. Namun, penetapan itu sebatas menunjukkan adanya potensi sumber daya mineral yang belum tentu dapat dieksploitasi.
“Jadi WUP itu adalah potensi (pertambangan). Karena di sana itu ada potensi tapi kan belum ada gitu (pertambangan yang beroperasi),” katanya.
Ari menyebut potensi sumber daya di perairan Ujung Kulon berupa minyak dan gas bumi. Namun, hingga kini belum ada kajian eksplorasi secara terperinci untuk memastikan potensi tersebut.
Menurutnya, pemanfaatan wilayah tersebut untuk kegiatan eksplorasi pertambangan tidak bisa dilakukan begitu saja. Pelaksanaannya bergantung pada kesesuaian tata ruang yang ditetapkan pemerintah kabupaten, kota, provinsi, hingga pemerintah pusat melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten, wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang tidak memperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan.
Ari menegaskan, kawasan darat TNUK telah ditandai sebagai wilayah yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan. "Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," katanya.
















