Perairan Ujung Kulon Jadi Wilayah Usaha Pertambangan, Ini Keterangan Andra Soni

- Gubernur Banten Andra Soni menegaskan penetapan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan tidak otomatis mengizinkan eksplorasi.
- Andra menyatakan Pemprov Banten akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian ESDM, sambil menekankan wilayah itu dapat menjadi area pencadangan negara.
- Menurut Andra, usulan Wilayah Usaha Pertambangan diproses berjenjang dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat; detail komunikasi penetapan diminta dikonfirmasi ke ESDM.
Serang, IDN Times - Gubernur Banten Andra Soni merespons penetapan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Ia menegaskan, masuknya wilayah tersebut dalam peta pertambangan tidak otomatis membuatnya bisa dieksplorasi.
Pernyataan Andra merespons penetapan perairan yang berdekatan dengan habitat Badak Jawa tersebut sebagai WUP dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
1. Andra sebut tidak semua WUP bisa dieksplorasi

Perairan Ujung Kulon Pandeglang (Dok. Khaerul Anwar) Menurut Andra, tidak semua wilayah yang masuk dalam peta wilayah pertambangan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi. Ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum aktivitas pertambangan dapat dilakukan.
"Jadi kita harus memastikan di mana saja wilayah kita harus memastikan bahwa tidak semua tempat yang sudah termasuk wilayah pertambangan itu bisa dieksplorasi, ya. Saya pastikan," kata Andra kepada wartawan di Hotel Le Dian, Kota Serang, Selasa (17/11/2026).2. Andra akan sampaikan ke Kementerian ESDM

Perairan Ujung Kulon Pandeglang (Dok. Khaerul Anwar) Saat ditanya apakah Pemprov Banten akan mengusulkan pembatalan keputusan menteri tersebut, Andra mengatakan pihaknya akan menyampaikan persoalan itu kepada Kementerian ESDM.
"Iya, kita akan sampaikan (ke Kementerian ESDM), paling tidak yang bisa saya sampaikan tidak ada kepastian bahwa wilayah pertambangan tersebut bisa dilakukan eksplorasi. Itu kan (juga) bisa menjadi wilayah pencadangan negara dan sebagainya-sebagainya," ujarnya.3. Andra sebut pengusulan WUP berjenjang dari Pemkab Pandeglang

Perairan Ujung Kulon Pandeglang (Dok. Khaerul Anwar) Saat wartawan bertanya mengenai komunikasi antara Pemprov Banten dan Kementerian ESDM dalam proses penetapan WUP, Andra menjelaskan pengusulan wilayah pertambangan dilakukan secara berjenjang. Prosesnya melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
Meski demikian, Andra tidak menjelaskan secara terperinci komunikasi yang berlangsung dalam penetapan WUP di perairan sekitar TNUK. Ia justru menyarankan agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada Kementerian ESDM.
"Dari ESDM, ke ESDM (tanya) lebih pasnya," katanya.

















