Banten Kebut Normalisasi Sungai di Sejumlah Daerah Rawan Banjir

- Pemprov Banten mempercepat normalisasi sungai dan situ di wilayah rawan banjir menjelang puncak musim hujan, termasuk pengerukan sedimentasi serta pembenahan aliran air.
- BPBD memetakan daerah rawan banjir, sementara PUPR berkoordinasi dengan pemerintah pusat menangani Kali Sabi, Cirarab, Angke, Situ Bulakan, Situ Parigi, hingga sungai di Lebak, Pandeglang, Serang.
- Pemprov akan menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Ditjen SDA untuk mengevaluasi serta memfinalisasi titik-titik yang masih memerlukan penanganan mitigasi banjir.
Serang, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mempercepat normalisasi sungai dan situ di sejumlah daerah rawan banjir menjelang puncak musim hujan. Pengerukan sedimentasi hingga pembenahan aliran sungai dilakukan untuk mengantisipasi luapan air yang berpotensi merendam permukiman warga.
Penanganan dilakukan di sejumlah wilayah, mulai dari Tangerang Raya, Kabupaten Serang, Lebak, hingga Pandeglang. Sejumlah sungai dan situ yang mengalami pendangkalan menjadi prioritas pembenahan.
1. Pemprov siapkan mitigasi dan petakan daerah rawan banjir

Sekda Banten Deden (Dok. Khaerul Anwar) Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi Hartawan, mengatakan upaya mitigasi banjir telah dilakukan melalui pemetaan daerah rawan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain itu, pemerintah mulai turun langsung menangani sungai yang berpotensi memicu banjir.
Menurutnya, penanganan diprioritaskan di daerah yang selama ini kerap dilanda banjir, seperti Lebak, Pandeglang, dan Tangerang. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan risiko banjir saat intensitas hujan meningkat.
"Provinsi Banten melalui BPBD itu sudah mulai memitigasi potensi-potensi bencana. Tapi di samping itu, kita juga sudah mulai turun ke sungai-sungai yang berpotensi untuk menjadi penyebab banjir, dan melakukan pengerukan sedimen-sedimen yang selama ini menjadi salah satu sumber terjadinya banjir," kata Deden, Rabu (18/11/2026).
2. PUPR Banten mulai normalisasi sungai-sungai

PUPR Banten menormalisasi sungai, antisipsi banjir (Dok. PUPR Banten) Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten, Arlan Marzan, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD serta Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSC2).
Di wilayah Tangerang Raya, normalisasi mulai dilakukan di sejumlah aliran sungai, di antaranya Kali Sabi, Kali Cirarab, dan Kali Angke. Pemprov Banten juga membenahi sejumlah situ yang berpotensi memicu genangan.
"Situ-situ kemarin sudah mulai kita lakukan seperti Bulakan dan Situ Parigi di Pondok Aren untuk mulai mengurangi lah dampak banjir nanti saat musim hujan," kata Arlan.
Penanganan serupa dilakukan di wilayah selatan Banten. Normalisasi Sungai Cibinuangen di Kabupaten Lebak telah dilaksanakan melalui UPTD Cibaliung-Cisawarna. Sementara di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, pekerjaan normalisasi ditangani oleh UPT Ciliman.
Pemprov Banten juga turun tangan melakukan normalisasi sungai di wilayah Pontang, Kabupaten Serang. Padahal, sungai tersebut berada dalam kewenangan BBWSC3.
"Termasuk sekarang kita lagi tangani normalisasi sungai yang di Pontang, yang sebenarnya itu kewenangannya C3, cuma karena kolaborasi arahan Pak Gubernur, itu juga kita kerjakan," ujarnya.
3. Finalisasi daerah rawan banjir dengan pemerintah kabupaten kota

Kadis PUPR Banten Arlan Marzan (Dok. Khaerul Anwar) Arlan menegaskan, pembenahan sungai dan situ akan terus dilanjutkan. Pemprov Banten bahkan berencana menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota pada pekan depan untuk mengevaluasi kebutuhan mitigasi banjir di setiap daerah.
Rapat tersebut juga akan melibatkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah akan memfinalisasi titik-titik yang masih membutuhkan penanganan agar upaya pengurangan risiko banjir lebih optimal.
"Ini terus kita lakukan mungkin minggu depan kita juga akan lakukan rakor tingkat provinsi dengan kabupaten/kota, mengundang Dirjen SDA juga untuk semakin memfinalkan, mengevaluasi apa-apa saja yang memang masih kekurangan yang perlu dilakukan pembenahan lagi terkait mitigasi," kata Arlan.

















