BPK Beri Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemkot Tangsel

Bambang menyebut, BPK sudah menilai laporan keuangan yang disajikannya tidak terdapat kesalahan dan dinyatakan sesuai standar keuangan daerah. Namun, karena ada kasus di Dinas Lingkungan Hidup Tangsel dan sudah masuk proses hukum, maka pihaknya diminta untuk melakukan perbaikan dan pelaksanaan rekomendasi.

“Proses hukum dan putusannya yang akan jadi acuan,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten sudah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan sampah tahun 2024 dengan nilai Rp75 miliar. Ketiganya adalah Kepala DLH Tangerang Selatan Wahyunoto Lukman, Direktur PT EPP SYM dan Kepala Bidang Kebersihan pada DLH Kota Tangerang Selatan, TAKP.

PT EPP merupakan penyedia layanan jasa pengangkutan dan pengelolaan sampah yang ditunjuk oleh DLH Tangsel.

"Peran SYM, dalam proses perencanaan pekerjaan, PT EPP agar mendapat pekerjaan telah bersekongkol dengan saudara WL Kepala Dinas DLH (Tangsel) untuk mengurus KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) PT EPP pengelolaan sampah tidak hanya pengangkutan saja," kata Kasi Penkum Kejati Banten Rangga Adekresna, Senin (14/4/2025).

Selain itu, kata Rangga, pada tahap pekerjaan ternyata PT EPP tidak melaksanakan salah satu item dalam kontrak, yakni pengelolaan sampah. Pasalnya, kata dia, PT EPP sebagai penyedia tidak memiliki kapasitas dan fasilitas melakukan pekeraan pengelolan sampah.

"Pada proses pelaksanaan PT EPP selaku pengelola pekerjaan ternyata tidak melakukan proses pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan dengan PP nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga," katanya.