Dugaan Kejanggalan TPP ASN Tangsel Dilaporkan ke Kejaksaan

Amizar menilai terdapat ketidakseimbangan antara ASN di level bawah dengan pejabat di tingkat atas. Menurutnya, tenaga seperti guru, tenaga kesehatan, hingga pegawai kelurahan menerima TPP yang tidak sebanding dengan pejabat struktural.

“Ini yang kami nilai janggal karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan,” tegasnya.

Dalam laporan tersebut, GP Ansor turut menyeret tim perumus kebijakan hingga kepala daerah sebagai pihak terkait, termasuk Benyamin Davnie dan Sekda Tangsel sebagai ketua tim perumus.

Ketua LBH GP Ansor Tangsel, Suhendar menyebut, kebijakan TPP diduga tidak mengacu pada parameter yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. “Dalam aturan Mendagri sudah jelas parameternya. Namun di Tangsel kami duga diabaikan,” katanya.

Ia juga menyoroti adanya kondisi di mana pejabat dengan kelas jabatan lebih rendah justru menerima penghasilan lebih tinggi dibandingkan yang lebih tinggi.

Suhendar mengungkapkan, laporan tersebut dilengkapi dokumen regulasi serta aspirasi ASN yang disampaikan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial. “Banyak ASN merasa diperlakukan tidak adil. Ini kami jadikan bagian dari laporan,” ujarnya.

Ia menduga persoalan ini tidak sekadar administratif, melainkan bisa berkaitan dengan desain kebijakan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait laporan tersebut. Upaya konfirmasi kepada Wali Kota dan Sekretaris Daerah masih belum mendapat respons.

Suhendar berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan ini secara profesional, serta mendorong kebijakan TPP yang lebih adil dan transparan bagi seluruh ASN.