Kapal Tak Terisi Penuh Saat Mudik, Pengusaha Klaim Rugi Besar
- Puluhan kapal penyeberangan di Merak sepi penumpang saat mudik Lebaran 1447 H, membuat operator rugi hingga puluhan juta rupiah per perjalanan karena tetap harus beroperasi.
- Gapasdap menilai kerugian terjadi akibat kebijakan pembagian pelabuhan dalam SKB yang terlalu kaku, menyebabkan arus kendaraan tidak merata dan banyak kapal tidak terisi.
- Dari 71 kapal disiapkan, hanya 28 beroperasi optimal sementara lebih dari 40 menganggur; Gapasdap mendesak pemerintah mengevaluasi aturan agar lebih fleksibel dan efisien.
Cilegon, IDN Times – Alih-alih penuh penumpang saat musim mudik Lebaran 1447 Hijriah, puluhan kapal penyeberangan justru menganggur. Kondisi ini membuat operator merugi besar hingga puluhan juta rupiah dalam satu kali pelayaran.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo, mengungkapkan banyak kapal tidak terisi akibat kebijakan pembagian pelabuhan yang dinilai terlalu kaku.
“Faktanya Merak kosong. Dari pagi sampai sore hampir tidak ada kendaraan. Sementara kapal-kapal kami tetap jalan tapi tidak muat apa-apa,” kata Khori, Rabu (18/3/2026).
1. Rugi besar, pemilik kapal tetap harus berlayar
Menurutnya, kondisi tersebut membuat potensi angkutan mudik justru terbuang percuma di tengah tingginya mobilitas masyarakat. Khoiri menyebut, meski minim muatan, kapal tetap harus beroperasi dengan biaya tinggi, terutama untuk bahan bakar dan operasional kru.
Ia menjelaskan, kapal berukuran besar bisa menghabiskan hingga 8 ton bahan bakar dalam satu perjalanan, sehingga kerugian tak terhindarkan saat kapal kosong. “Per satu kali trip, kerugian bisa sekitar Rp50 juta. Itu baru dari bahan bakar, belum biaya kru dan investasi,” katanya.
2. Kerugian besar dampak kebijakan kaku SKB
Menurut Khoiri, kondisi ini dipicu oleh penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur pembagian jenis kendaraan ke pelabuhan tertentu secara rigid. Akibatnya, arus kendaraan tidak merata. Pelabuhan seperti Ciwandan dan BBJ mengalami kepadatan, sementara Merak justru sepi.
“Kalau aturan ini fleksibel, kendaraan bisa dialihkan. Jadi kapal tidak kosong dan penumpukan juga bisa diurai,” ujarnya.
Ia menegaskan, para operator telah menggelontorkan investasi besar untuk menghadirkan kapal dengan standar keselamatan tinggi. Namun, kondisi saat ini membuat semua itu tidak optimal. “Kami tidak bicara soal untung rugi semata. Tapi ini mubazir, kapal sudah disiapkan tapi tidak terpakai,” katanya.
3. Puluhan kapal yang disediakan menganggur, Gapasdap minta evaluasi
Saat ini, dari 71 kapal yang disiapkan, hanya sekitar 28 kapal yang bisa beroperasi optimal karena keterbatasan dermaga dan pengaturan operasional. Sisanya harus menunggu giliran atau dialihkan ke pelabuhan lain yang belum sepenuhnya sesuai spesifikasi kapal. “Lebih dari 40 kapal harus antre atau menganggur. Ini jelas merugikan,” ujarnya.
Gapasdap mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan yang ada agar lebih adaptif terhadap kondisi lapangan. “Jangan sampai di satu sisi macet, tapi di sisi lain kapal kosong. Ini tidak efisien dan merugikan semua pihak,” katanya.
