Djarot Desak DPR Proses Pemakzulan Gibran Lewat Hak Menyatakan Pendapat
Djarot Saiful Hidayat mendorong DPR RI memakai hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti persoalan persyaratan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Menurut Djarot, keputusan penggunaan hak tersebut bergantung pada komunikasi dan kesepakatan antarfraksi DPR, sementara sikap internal PDI Perjuangan disebut sudah solid.
Djarot menjelaskan mekanisme pemakzulan dimulai di DPR, melibatkan Mahkamah Konstitusi, lalu berlanjut ke MPR, dengan merujuk Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Tangerang Selatan, IDN Times – Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mendorong DPR RI menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti persoalan persyaratan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
Menurut Djarot, proses tersebut kini bergantung pada komunikasi dan kesepakatan antarfraksi di DPR. Ia menyebut PDI Perjuangan sudah solid dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Ya iya, sekarang kan bolanya ada di DPR, kan? Kita dorong supaya DPR menggunakan hak untuk menyatakan pendapat,” ujar Djarot saat ditemui di rumah duka politikus senior PDI Perjuangan, Panda Nababan, di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin (9/11/2026).
1. Djarot sebut komunikasi antarfraksi jadi penentu
Wapres Gibran Rakabuming menghadiri acara Dhaup Ageng di Pura Mangkunegaran. (IDN Times/Larasati Rey) Djarot mengatakan, langkah selanjutnya bergantung pada komunikasi antarfraksi untuk mencapai kesepakatan mengenai penggunaan hak menyatakan pendapat.
Ia menegaskan, sikap internal PDI Perjuangan sudah solid. Namun, dukungan dari fraksi lain menjadi bagian penting dalam proses politik di DPR.
“Sekarang tergantung komunikasi antarfraksi. Apakah mereka itu sudah ada kata sepakat untuk hak menyatakan pendapat,” katanya.
2. Djarot jelaskan tahapan pemakzulan Gibran
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau pelaksanaan program bedah rumah di Desa Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (2/11/2026)(dok. Setwapres) Djarot juga menjelaskan mekanisme yang menurutnya perlu ditempuh apabila DPR hendak memproses pemakzulan Gibran. Ia menyebut prosesnya dimulai dari penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR, kemudian melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK), sebelum diteruskan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Mekanismenya hak menyatakan pendapat untuk meng-impeach Gibran, baru sampaikan kepada MK, MK ke DPR lagi, baru setelah itu ke MPR,” ujar Djarot.
Ia menilai Gibran sudah tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjabat sebagai wakil presiden. Atas dasar pandangan tersebut, Djarot menyebut Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 dapat menjadi dasar untuk menindaklanjuti persoalan itu.
“Kalau menurut saya, Gibran ini sudah tidak lagi memenuhi syarat, maka bisa diperlakukan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 45,” tuturnya.
