Kasus Pemerasan WN Korsel, Penasihat Hukum: JPU Gagal Buktikan Pemaksaan

Dalam duplik yang dibacakan di hadapan Ketua Majelis Hakim Hasanudin, penasihat hukum Redy, Mahatma Mahardika, menilai replik JPU belum menjawab persoalan utama yang disampaikan dalam nota pembelaan atau pledoi.

Menurut Mahatma, berbagai istilah hukum yang digunakan JPU tidak dapat menggantikan kewajiban untuk membuktikan setiap unsur pidana yang didakwakan kepada kliennya. "Perkara pidana tidak ditentukan oleh banyaknya istilah yang digunakan, melainkan oleh terbukti atau tidaknya setiap unsur tindak pidana terhadap diri terdakwa," kata Mahatma.

Penasihat hukum juga mempersoalkan penggunaan status Redy sebagai jaksa untuk membuktikan adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam perkara tersebut. Menurut mereka, status sebagai jaksa tidak otomatis membuat Redy memiliki kewenangan untuk menentukan seluruh proses penanganan perkara.

"Status sebagai Jaksa tidak identik deng an kewenangan untuk menentukan seluruh proses penanganan perkara," ujarnya.

Penasihat hukum membandingkan posisi Redy dengan Herdian Malda Kesastria. Menurut mereka, Herdian memiliki posisi konkret sebagai Kasi Pidum yang berkaitan langsung dengan penanganan perkara pidana umum.
Sementara Redy disebut bukan jaksa peneliti maupun jaksa penuntut umum dalam perkara Tirza Angelica dan Chi Hoon Lee yang menjadi bagian dari perkara tersebut.

"Jabatan yang sama tidak berarti kewenangan yang sama. Struktur organisasi justru membedakan fungsi, tugas, dan kewenangan setiap pejabat," kata Mahatma.

Selain soal kewenangan, penasihat hukum Redy membantah unsur pemaksaan yang didakwakan JPU. Mereka menilai keberadaan uang Rp1,3 miliar tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadi pemaksaan. Menurut penasihat hukum, harus terdapat tindakan aktif terdakwa yang dapat dibuktikan secara jelas.

Hal itu mencakup siapa yang ditekan, bagaimana tekanan dilakukan, hingga hubungan antara tindakan tersebut dengan penyerahan uang.

Dalam kesimpulannya, penasihat hukum menyatakan terdapat sejumlah fakta yang menurut mereka belum berhasil dibuktikan JPU. Di antaranya mengenai adanya ancaman, perintah penggantian penasihat hukum, tindakan yang menghilangkan kebebasan pihak yang menyerahkan uang, serta hubungan antara jabatan Redy dengan penyerahan uang Rp1,3 miliar.

Atas dasar itu, penasihat hukum meminta majelis hakim menerima pledoi, menolak tuntutan dan replik JPU, serta menyatakan Redy Zulkarnain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Dalam petitumnya, penasihat hukum meminta majelis hakim menjatuhkan putusan bebas atau vrijspraak terhadap Redy.

"Membebaskan Terdakwa Redy Zulkarnain dari seluruh dakwaan penuntut umum," kata Mahatma.

Sebelumnya, JPU Kejaksaan Agung menuntut Redy Zulkarnain dengan pidana penjara selama lima tahun. Selain itu, Redy dituntut membayar denda Rp250 juta serta uang pengganti Rp300 juta subsider 2 tahun 6 bulan penjara.

Dalam perkara yang sama, Maria Sisca juga dituntut lima tahun penjara. Sementara Herdian Malda Kesastria, Rivaldo Valini dan Didik Feriyanto masing-masing dituntut empat tahun penjara.

Para terdakwa lainnya juga telah menyampaikan duplik secara bergantian melalui penasihat hukum masing-masing.
Maria Sisca menyampaikan duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada nota pembelaannya.

Sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan putusan majelis hakim.